Polisi: Masyarakat Sipil Gelar Demonstrasi Darurat Indonesia Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada Tidak Anarkis

Sejumlah mobil Rantis bersiaga di depan Gedung DPR mengamankan demonstrasi darurat Indonesia menolak pengesaha
Sejumlah mobil Rantis bersiaga di depan Gedung DPR mengamankan demonstrasi darurat Indonesia menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI pada Kamis (22/8) hari ini untuk tidak melakukan tindakan anarkis
0 Komentar

KEPOLISIAN meminta masyarakat sipil yang menggelar demonstrasi darurat Indonesia menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI pada Kamis (22/8) hari ini untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

“Kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Ade Ary turut meminta kepada massa untuk melakukan aksi demo secara damai untuk menjaga stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca Juga:Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit di Eropa Ingatkan Warga Waspada Risiko Virus MpoxKebakaran Kompleks Pertokoan Eks Hasil Pasar Raya 1 Salatiga Diduga Korsleting, 4 Kios di Blok A24-A27 Ludes

Selain itu, Ade Ary turut mengimbau kepada para pengendara untuk menghindari ruas jalan yang menjadi titik demo yakni di Gedung MPR/DPR dan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Aksi demo tersebar di 4 titik

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan aksi demonstrasi dari sejumlah elemen massa hari ini tersebar di empat titik. Ia menjelaskan polisi mengerahkan sekitar 3.200 personel untuk mengamankan demo di berbagai titik itu.

“Sesuai dengan pemberitahuan yang kami terima, aksi pada hari ini ada di DPR, kemudian di MK, di Patung Kuda dan juga di KPU RI, namun tidak menutup kemungkinan juga di KPU DKI di Kawasan Senen juga menjadi pritotas pengamanan kami,” kata Susatyo di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Ia mengatakan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Hingga saat ini, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR masih dibuka.

“Apabila terjadi kepadatan dari massa aksi maka kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, pengalihan arus lalin di kawasan Gatot Subroto ini menuju ke Jalan Pemuda. Kemudian termasuk juga pengalihan arus lalu lintas apabila terjadi kepadatan massa di kawasan Patung Kuda dan termasuk juga, Abdul Muis di belakang MK,” ujarnya.

Ada ribuan personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demo di dua lokasi, yakni depan Gedung DPR dan Patung Kuda.

0 Komentar