Polemik Migor Belum Reda, Begini Cara Malaysia Atasi Masalah Minyak Goreng

Polemik Migor Belum Reda, Begini Cara Malaysia Atasi Masalah Minyak Goreng
Presiden Jokowi menunjukan minyak goreng curah. [Akun Instagram jokowi]
0 Komentar

Malaysia adalah negara tetangga terdekat Indonesia yang juga sama-sama menjadi produsen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. Kedua negara menguasai sekitar 90 persen pangsa pasar perdagangan CPO global.

Lutfi bilang, jika membandingkan harga minyak goreng subsidi, pemerintah Malaysia diakui menyediakan minyak goreng yang lebih terjangkau, yakni 2,5 ringgit Malaysia (RM) per kilogram atau setara dengan sekitar Rp 8.500 per kilogramnya.

Sementara minyak goreng subsidi di Indonesia yang dijual dalam program pemerintah, harganya dibanderol Rp 14.000 per liter. Itu pun barangnya sulit didapat di pasaran Tanah Air.

Baca Juga:Doa Puasa Hari Pertama di Bulan Suci RamadhanAda Pekerjaan Rekonstruksi Rigid Pavement di Ruas Jalan Tol-Cikampek, Simak Jadwalnya

Perlu diketahui, di pasar Malaysia, minyak goreng dijual dalam ukuran kilogram, bukan liter sebagaimana yang dipakai pelaku ritel di Indonesia. 1 liter minyak goreng kira-kira setara dengan 0,8 kilogram minyak goreng.

Untuk harga minyak goreng non-subsidi di Malaysia, sambung Lutfi, di sana dibanderol sekitar 6,7 ringgit atau sekitar Rp 20.000 per kilogram.

“Artinya kan lebih mahal sebenarnya daripada minyak di Indonesia ini,” klaim Lutfi seperti dikutip pada Selasa (1/2/2022). (*)

https://widget.kompas.com/ramadhan2022/mobile

Begini Cara Negeri Jiran Malaysia Atasi Masalah Minyak Goreng

Kompas.com, Diperbarui 1 Maret 2022, 07:44 WIB

Lihat Foto

Editor: Muhammad Idris

Warga Malaysia bebas memilih untuk membeli minyak goreng bersubsidi dalam kemasan polybag atau tidak bersubsidi yang dikemas dalam kemasan botol dan kaleng plastik.

Dikutip dari The Star, KPDNHEP secara konsisten memerintahkan pemasok dan perusahaan produsen untuk melaksanakan program COSS di seluruh wilayah Malaysia, baik Semenanjung maupun Sabah dan Sarawak.

Perintahnya jelas, produsen dan distributor diminta untuk mempercepat pengemasan dan distribusi barang bersubsidi agar tidak terjadi kekurangan di pasar. Hal ini dilakukan agar pasokan minyak goreng tidak mengalami kelangkaan.

Direktur Penegakan KPDNHEP, Azman Adam, mengatakan memang masih ada kekurangan yang masih harus diperbaiki dalam program tersebut. Karenanya, pemerintah telah menyetujui produksi 60.000 ton minyak goreng bersubsidi per bulan untuk meringankan beban konsumen.

Baca Juga:Begini Cara Menambah dan Menghapus Tanda Tangan Digital di File Microsoft Office dengan MudahInduk Google, CEO Apple dan CEO Alphabet Kompak Ucapkan Ramadhan Mubarak

“Namun karena beberapa faktor seperti panic buying, sempat terjadi gangguan pasokan di pasar. Hal ini diperparah dengan tersebarnya berita bohong tentang kenaikan harga barang,” ujarnya.ADVERTISING

0 Komentar