Polemik Anggaran Gorden Rumah Dinas Anggota DPR, Sekjen DPR Sebut Gorden Rumah Jabatan Anggota Tak Diganti Sejak 13 Tahun Lalu

Polemik Anggaran Gorden Rumah Dinas Anggota DPR, Sekjen DPR Sebut Gorden Rumah Jabatan Anggota Tak Diganti Sejak 13 Tahun Lalu
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar
0 Komentar

SEKRETARIAT Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan soal polemik anggaran Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR. 

Menurutnya, para anggota dewan mengeluh soal gorden yang tidak layak lagi untuk menutup pandangan dari luar rumah lantaran sudah berumur 13 tahun. 

Indra menerangkan saat pergantian anggota di tahun 2019 lalu, Kesetjenan DPR sudah mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan secara keseluruhan. Termasuk pengecatan dan kelengkapan-kelengkapan standar yang ada di dalam rumah jabatan.

Baca Juga:Jelang Ramadhan 2022, Arab Saudi Bolehkan Wanita 45 Tahun ke Atas Jalani Umrah Tanpa MahramBuntut Sanksi Ekonomi, Moscow Ingatkan Ekspor Gas Bayar Pakai Rubel, Barat Kelimpungan

Namun, anggaran tersebut tidak mencukupi. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, hanya memberikan pagu sesuai dengan kebutuhan sebagian kegiatan.

“Tiga belas (13) tahun lalu, sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” ujar Indra saat jumpa pers di Media Center DPR, Senin, 28 Maret. 

Pengadaan Gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas.

“Dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKSnya,” jelas Indra.

“Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengkipengki. Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional,” lanjutnya.

Indra menambahkan, karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah sejak 13 tahun lalu, untuk keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi.

“Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90jutaan per rumah,” papar Indra.

0 Komentar