Poin-poin Penting Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres MK, Berikut Pernyataan Yusril Ihza Mahendra

Empat menteri yang menyampaikan kesaksian yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Harta
Empat menteri yang menyampaikan kesaksian yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (instagram @airlanggahartarto_official)
0 Komentar

“Tahun 2020 alokasi anggaran Rp 116,2 miliar, realisasi Rp 77,9 miliar atau 67 persen,” ucapnya.

Lalu pada tahun 2021, Rp 119,7 miliar dengan realisasinya Rp 102,4 miliar atau 86 persen. Di tahun 2022, alokasi anggaran Rp 160,9 miliar, realisasi Rp 138,3 miliar atau 86 persen.

“Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar, realisasinya Rp 127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen,” ujarnya.

Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024Penyembelihan Sapi Merah Doktrin Yahudi Robohkan Al Aqsa Jatuh 10 April 2024, Berbarengan dengan Lebaran?

Sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra bertanya asal dana yang dipakai Jokowi saat kunker dan membagikan bantuan ke warga. Dia mengatakan kunker Jokowi sambil bagi-bagi bantuan ke warga itu dipermasalahkan oleh pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

“Masih berkaitan dengan peta ini kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan Presiden itu yang mana saja Pak Menko dan Ibu Menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon,” kata Saldi.

Sebagai informasi, sengketa hasil Pilpres ini diajukan oleh kubu Anies dan kubu Ganjar. Salah satu yang dipermasalahkan oleh kedua pemohon ialah kunker yang dilakukan Jokowi sambil membagi-bagikan bansos. Kedua pemohon menilai kunker Jokowi sambil membagikan bansos itu mempengaruhi kemenangan Prabowo-Gibran.

Tri Rismaharini

Risma Ungkap BLT El Nino Disetujui di Rapat Bareng DPR di 2023

Tri Rismaharini menjabarkan ada bantuan BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada 2023. Risma menjabarkan bantuan BLT El Nino itu sudah disetujui DPR melalui rapat bersama Komisi VIII DPR. Bantuan itu disahkan pada Selasa, 7 November 2023.

“Kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa 7 November 2023,” kata Risma.

Risma mengatakan BLT El Nino itu harus turun di November 2023. Karena bantuan itu, kata Risma, harus selesai pada Desember 2023

Baca Juga:Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Rilis Sejumlah Nama Perusahaan dengan Produk Terbukti Terafiliasi Israel, Begini Tanggapan Wasekjen MUIPernyataan Lengkap Princess of Wales, Kate Middleton: Bagi Siapa pun yang Menghadapi Penyakit ini, Mohon Jangan Putus Asa

“Dan ini harus selesai pada bulan Desember karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November,” kata Risma.

Risma juga menjelaskan Kemensos menyalurkan bantuan untuk warga yang mengalami gagal ginjal akut. Kata Risma, total warga yang mengalami gagal ginjal akut 326 orang dengan total nilai bantuan Rp 17.520.000.000.

0 Komentar