Poin-poin Penting Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres MK, Berikut Pernyataan Yusril Ihza Mahendra

Empat menteri yang menyampaikan kesaksian yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Harta
Empat menteri yang menyampaikan kesaksian yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (instagram @airlanggahartarto_official)
0 Komentar

Suhartoyo kembali bertanya soal bantuan-bantuan sosial di beberapa titik wilayah. Suhartoyo bertanya apakah ada pembahasan terkait itu.

“Sebenarnya ini kaitan ketika ada ploting soal bantuan-bantuan tadi? Tidak ada?” tanya Suhartoyo.

Airlangga mengatakan bantuan itu terkait dengan El Nino yang sifatnya perbulan. Dia menyebut tidak ada ekstra program bantuan terkait pemilu.

Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024Penyembelihan Sapi Merah Doktrin Yahudi Robohkan Al Aqsa Jatuh 10 April 2024, Berbarengan dengan Lebaran?

“Bantuan ini kaitannya dengan El Nino, kembali lagi disampaikan Ibu Mensos program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun,” ungkapnya.

Sri Mulyani

Sri Mulyani: APBN 2024 Sudah Selesai Sebelum Penetapan Capres-Cawapres

Sri Mulyani menegaskan APBN ditetapkan sebelum penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sri Mulyani mengatakan APBN telah disusun sejak awal 2023.

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2024 telah selesai 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan undang-undang APBN 2024, telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden 13 November 2023,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani lalu menjelaskan jadwal penetapan APBN 2024. Sri Mulyani mengatakan siklus penyusunan APBN dimulai sejak awal 2023.

Dia mengatakan tahapan penganggaran RAPBN 2024, dijadwalkan pada Januari-Juli 2023. Dia menyebut hal itu mencakup kerangka konsep ekonomi makro, pokok-pokok fiskal dan rencana kerja pemerintah.

“DPR membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023,” ujarnya.

Baca Juga:Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Rilis Sejumlah Nama Perusahaan dengan Produk Terbukti Terafiliasi Israel, Begini Tanggapan Wasekjen MUIPernyataan Lengkap Princess of Wales, Kate Middleton: Bagi Siapa pun yang Menghadapi Penyakit ini, Mohon Jangan Putus Asa

Kemudian, kata dia, tahapan pembahasan RAPBN 2024 dilakukan pada Agustus-Oktober 2023. Di mana, RUU APBN 2024 telah diselesaikan dan mendapat persetujuan saat rapat paripurna DPR pada 21 September 2023.

Selanjutnya, tahapan penetepan UU APBN, dijadwalkan paling lambat akhir Oktober 2023. UU APBN 2024 lalu diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2023 dan ditetapkan pada 16 Oktober 2023.

“Selanjutnya, Peraturan Presiden rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November,” jelasnya.

“Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester,” sambung dia.

0 Komentar