Para menteri menerangkan perlinsos yang terbesar, hampir setengah anggaran yang tersedia adalah subsidi BBM dan listrik yakni sekitar Rp 240 triliun. Menurut Yusril, uang itu tidak dibagikan Jokowi kepada rakyat dengan cara blusukan ke berbagai daerah atau membagikannya di pinggir jalan.
Selain itu yakni bansos untuk beasiswa, orang miskin, orang jompo, tunawisma, yatim piatu, disalurkan secara tunai melaui transfer bank ke rekening penerimanya, atau dikirim melalui kantor pos. Menurut Yusril, Mensos Tri Rismaharini tegas mengatakan tidak ada bansos yang disalurkan pemerintah dalam bentuk sembako.
“Begitu juga dengan bansos El Nino, besarannya ditingkatkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mengatasi keterlambatan masa tanam bagi petani,” jelasnya.
Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024Penyembelihan Sapi Merah Doktrin Yahudi Robohkan Al Aqsa Jatuh 10 April 2024, Berbarengan dengan Lebaran?
Penyaluran bansos El Nino, kata Yusril, seluruhnya dilakukan pada tahun 2023 secara tunai melalui bank dan kantor pos. Menurutnya, tidak ada penyaluran dana bansos bulan Januari-Februari 2024 yang dituding kubu Anies dan Ganjar sebagai penyalahgunaan penyaluran menjelang pilpres agar penerimanya digiring memilih Prabowo-Gibran.
“Keterangan 4 menteri itu tidak menguntungkan kedua pemohon, malah menjadi ‘boomerang’ yang berbalik membantah tudingan mereka sendiri, padahal merekalah yang meminta MK untuk menghadirkannya. Saya kira semua itu terjadi karena Pak Refly Harun kurang canggih meramalkan ke arah mana ‘angin’ keterangan 4 menteri akan bertiup,” ucap Yusril.
“Setelah jadi boomerang, wajar saja jika Pak Refly ‘ngomel-ngomel’ keterangan para menteri itu diibaratkannya bagaikan orang memberi laporan saja. Namanya orang memberi keterangan, ya melaporkan dan menerangkan, bukan ‘mengaminkan’ keinginan pihak manapun, lebih-lebih datang untuk ‘mengaminkan’ tudingan pasangan AMIN dengan lawyer canggih sekaliber almukarrom Pak Refly Harun,” imbuhnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya memberikan kesaksian terkait bansos dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Tim hukum Anies Baswedan-Cak Imin, Refly Harun, menilai kesaksian keempat menteri Jokowi normatif seperti laporan kerja.
“Ya kita netral aja, karena kita lihat kesaksiannya seperti laporan kerja aja, normatif kan, tetapi kita harus reading between the lines ya, jadi jangan ikuti mentah-mentah aja, tapi kita harus melihatnya secara kritis,” kata Refly Harun saat dihubungi, Jumat (5/4). (*)