TIM Hukum Prabowo Subianto-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menilai kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi boomerang untuk kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Memang seperti apa kesaksian keempat menteri di sidang MK?
Empat menteri menyampaikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024) lalu. Empat menteri yang menyampaikan kesaksian yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Ada poin-poin penting yang disampaikan para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Berikut kesaksian mereka:
Muhadjir Effendy
Muhadjir Jelaskan Tujuan Bansos Beras
Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024Penyembelihan Sapi Merah Doktrin Yahudi Robohkan Al Aqsa Jatuh 10 April 2024, Berbarengan dengan Lebaran?
Menko PMK Muhadjir Effendy, saat bersaksi di MK, menjelaskan tujuan pembagian bansos beras kepada masyarakat pada Januari hingga Juni 2024. Sebelum itu, tim Anies-Cak Imin dan tim Ganjar-Mahfud telah berulang kali menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos), termasuk bansos beras, menjelang Pemilu 2024 dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Muhadjir mulanya menyampaikan program pangan bantuan beras cadangan pangan pemerintah diberikan untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.
“Dimaksudkan untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan program bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) diberikan kada Januari hingga Juni 2024. Adapun hal itu dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
“Yang Mulia, terkait dengan program pangan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP yang diberikan kepada masyarakat pada Bulan Januari sehingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023,” ujar Muhadjir.
“Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana el nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dikelola dan merupakan kewenangan badan pangan nasional,” ucapnya.
Dia kemudian menjelaskan jika bantuan pangan beras CPP bukan bagian dari bantuan sosial reguler. Melainkan, ujar Muhadjir, CPP masuk bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah.
Muhadjir Tepis Bansos untuk Pemilu
Baca Juga:Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Rilis Sejumlah Nama Perusahaan dengan Produk Terbukti Terafiliasi Israel, Begini Tanggapan Wasekjen MUIPernyataan Lengkap Princess of Wales, Kate Middleton: Bagi Siapa pun yang Menghadapi Penyakit ini, Mohon Jangan Putus Asa
Muhadjir menjawab soal program bansos dikaitkan dengan Pemilu 2024 atau pesta demokrasi. Dia menegaskan bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan.