PEMBERONTAKAN PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia (RI) Sukarno-Mohammad Hatta.
Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Front Demokrasi Rakyat (FDR), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 07.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI,” tulis Rachmat Susatyo dalam buku Pemberontakan PKI-Musso di Madiun (2008).
Baca Juga:Pakar Prediksi Kematian Ratu Elizabeth II Percepat Upaya Runtuhnya Persemakmuran InggrisPemilik Akun Ini Bersikukuh MSF Terkait Bjorka, Voltcyber_v2: Akun Saya Volt_Anonym Hilang, Ini Belum Berakhir
Dengan latar tempat Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi.
Dikutip dari Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (1997), Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA) mulai 27 Februari 1948.
Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Sjarifuddin, dilengserkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada Perjanjian Renville dengan Belanda.
Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet, mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI.
Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya.
Atas inisiatif Musso, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerja sama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda.
Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo, dengan berbagai cara.
Baca Juga:Bukan Orang Israel Seperti Dugaan Sejumlah Orang, Pakar Polhukam: Ungkap Siapa Bjorka Sebenarnya Mudah10 Fakta Kasus Kebocoran Data Pribadi Era Jokowi
Selama bulan Juli hingga September 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. D.N. Aidit dalam Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 – Peristiwa Sumetera 1956 (1964) menyebut bahwa ada dua anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Widjaja dan Pardijo.