PENELITI senior Indikator Politik, Bawono Kumoro meragukan soliditas partai politik (parpol) pengusung hak angket Pemilu 2024.
“Soliditas partai-partai pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 untuk mengajukan hak angket terhadap pemerintah soal dugaan kecurangan pemilu patut diragukan,” katanya di Jakarta, Selasa (5/3).
Parpol-parpol tersebut, Bawono mengaku, akan lebih bersikap realistis dengan menerima hasil pemilu ketimbang menghabiskan energi untuk hak angket di DPR.
Baca Juga:Jalur Nasional Majalengka-Kuningan Putus Akibat LongsorPeningkatan Pesat Jumlah WNI Bekerja di Sektor Online Gambling Kamboja
Menurut dia, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu juga dapat dilihat sebagai bentuk cerminan parpol utama pendukung pasangan calon nomor urut 1 sudah bersikap realistis menerima hasil dari Pemilu 2024.
“Apalagi selama berkiprah di panggung politik nasional, Partai NasDem tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi,” ujarnya.
Bawono berpendapat langkah Partai NasDem itu bukan tidak mungkin akan diikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Bahkan, kemungkinan besar dalam waktu dekat Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB akan bertemu Presiden Jokowi, seperti dilakukan Surya Paloh beberapa hari lalu.
“PKB akan lebih memilih untuk bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan ketimbang ngotot untuk mendorong hak angket di DPR,” tuturnya.
Bawono menambahkan, wacana dari segelintir elite politik untuk menggulirkan hak angket di DPR hampir dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan politik memadai dari partai-partai di parlemen.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari tiga fraksi menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam interupsi pada rapat paripurna masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (5/3).
Baca Juga:Gunung Semeru Erupsi Disertai Lontaran Material Vulkanik Setinggi 800 MeterBUMN Gelar Program Mudik 2024, Sediakan Kuota 80.215 Pemudik
Ketiga fraksi tersebut adalah PKS, PKB dan PDIP. Sementara fraksi NasDem tidak ikut menggulirkan hak angket.
Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menegaskan, pihaknya tidak mengikuti langkah tiga fraksi itu karena masih mengumpulkan data mengenai kecurangan di pemilu.
“Ndak, ndak, tolong garis bawahi, tanpa PDIP, NasDem akan mengambil jalan atau akan angket,” ujar Sugeng kepada wartawan di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Sementara itu, anggota Fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan pihaknya belum membicarakan secara partai soal rencana mengajukan hak angket. Untuk itu, kata dia, pihaknya belum menentukan mengajukan atau tidak hak angket DPR.