KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Pimpinan TNI AD Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu, 2 Maret.
KSAD Dudung Abdurachman turut menanggapi teguran dari Presiden Jokowi soal pembicaraan IKN di WhatsApp grup TNI-Polri.
Dudung menegaskan bahwa TNI AD akan mendukung penuh pemerintah.
Termasuk mendukung program pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Ada penekanan khusus dari Bapak Presiden di WA Grup masalah masih membicarakan tentang IKN. Pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah, program pemindahan ibu kota di Kalimantan,” kata Dudung dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (2/3/2022).
Baca Juga:Perahu Serbu Hasil Inovasi Prajurit Yon Zipur 3/YW Untuk NegeriDitinggal Pergi Belanja Sayur, Satu Rumah Terbakar Akibat Kompor Gas Meledak
Beberapa arahan Presiden yang dipertegas kembali oleh KSAD ke jajarannya mencakup persoalan kedisiplinan prajurit dan antisipasi terhadap ancaman radikalisme.
“Hari ini titik berat yang akan dibahas bagaimana tindak lanjut dari apa yang disampaikan Bapak Presiden RI saat Rapim kemarin, (di antaranya) tentang perkembangan situasi saat ini yang berpengaruh, yang harus diwaspadai oleh beliau agar hati-hati dengan dampak perkembangan globalisasi,” kata Dudung saat jumpa pers sebelum Rapim TNI AD di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 2 Maret.
Ia menyampaikan pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh program-program pemerintah, termasuk di antaranya pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Ini sudah final sehingga apapun nanti yang terjadi proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kami juga akan siapkan pindah ke Kalimantan,” terang Kasad.
Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Pimpinan TNI Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa, 1 Maret memperingatkan pimpinan TNI dan Polri untuk memperhatikan sikap disiplin anggotanya masing-masing beserta keluarganya.
Presiden pada Rapim TNI Polri itu meminta para prajurit dan polisi menjaga diri dan keluarganya agar tidak sembarang memanggil penceramah yang justru dapat menyebarkan paham-paham radikal.
Jokowi juga menyebut ia masih menemukan ada keluarga prajurit dan anggota Polri yang tidak setuju terhadap program-program pemerintah. Padahal, prajurit TNI dan anggota Polri beserta keluarganya dituntut untuk disiplin mengikuti perintah pimpinan dan kebijakan pemerintah.