Pelatihan Online Rp5,6 Triliun Ancam Kolisi Parpol Jokowi, Kongsi Ambyar?

Pelatihan Online Rp5,6 Triliun Ancam Kolisi Parpol Jokowi, Kongsi Ambyar?
Presiden Jokowi berbicara dalam rapat terbatas dengan topik "Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial" yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (10/12). (Desca Lidya Natalia)
0 Komentar

Biaya pelatihan yang cukup mahal pun turut menjadi sorotan. Pasalanya biaya tersebut hanya untuk membuat makanan khas Palembang, yakni pempek. Padahal menurutnya, hal tersebut bisa ditemukan secara gratis di platform lain.

“Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut,” kata dia.

Kemudian disusul oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, ia juga meminta KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan sangat ketat, jangan sampai ada celah sekecil apapun untuk korupsi. Terlebih jumlah anggaran tersebut sangat besar.

Baca Juga:Korea Utara-Selatan Baku Tembak di Pos Jaga7 Mobil Listrik Buatan Rusia dari Zaman Kekaisaran hingga Modern

“Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi,” ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Ahmad Sahroni berharap, KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam kartu prakerja. Mulai dari penunjukan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti. Ia juga menyarankan KPK untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi program kartu prakerja.

“Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi,”ungkap Sahroni.

Namun, politikus Partai Golkar, Maman Abdurahman, seolah tak sependapat dengan ketiga parpol di atas. Ia justru tak melihat adanya celah untuk korupsi dalam melakukan pelatihan online prgram kartu prakerja.

Karena pada program tersebut, tidak ada pengadaan barang maupun jasa. Maman justru meminta agar anak muda pegiatan start up didukung penuh.

“Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama,” jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).

Dengan begitu, para anak muda dapat bersaing mendaftarkan karyanya melalui paltform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia.

0 Komentar