MAJELIS umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya memilih untuk menangguhkan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM. Keputusan itu didasari atas tuduhan pelanggaran hak asasi yang mengerikan oleh tentara Rusia di Ukraina, yang menurut Amerika Serikat (AS) dan Ukraina sama saja dengan kejahatan perang.
Berbicara setelah pemungutan suara, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin mengecam keputusan itu.
“Hasil itu sebagai langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik. Rusia telah memutuskan untuk keluar dari dewan hak asasi manusia sama sekali,” tegas Kuzmin, seperti dikutip Guardian, Jumat 8 April 2022.
Baca Juga:Dmitry Muratov, Jurnalis Rusia Peraih Nobel Perdamaian Disiram Cat MerahKoo, Aplikasi Media Sosial Asal India Ini Jadi Pesaing Twitter, Begini Cara Kerjanya
Namun Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya membalas. “Anda tidak mengajukan pengunduran diri setelah Anda dipecat,” ujar Kyslytsya.
Dorongan yang dipimpin AS mengumpulkan 93 suara mendukung, sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain. Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara di Majelis Umum beranggotakan 193 orang di New York -,abstain tidak dihitung,- diperlukan untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa.
Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun. Di bawah resolusi hari Kamis, Majelis Umum bisa saja kemudian setuju untuk mengakhiri penangguhan tersebut. Tapi itu tidak bisa terjadi sekarang Rusia telah keluar dari dewan, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada 2018 atas apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.
Amerika Serikat tahun lalu terpilih kembali menjadi anggota dewan. Sedangkan penangguhan keanggotan jarang terjadi. Libya ditangguhkan pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB “mengirim pesan yang jelas bahwa penderitaan para korban dan penyintas tidak akan diabaikan.” (*)