Orasi Demo Buruh di DPR Sentil Puan Maharani: Ketika Zaman SBY Nangis Ada Kenaikan Harga BBM

Orasi Demo Buruh di DPR Sentil Puan Maharani: Ketika Zaman SBY Nangis Ada Kenaikan Harga BBM
Massa buruh memajang foto Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan 'Tolak Kenaikan BBM' di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
0 Komentar

MASSA unjuk rasa buruh di depan kompleks parlemen mempertanyakan sikap Ketua DPR Puan Maharani terkait keputusan pemerintah yang telah kenaikan harga BBM.

Mereka menyinggung sikap Puan yang sempat menolak kenaikan BBM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut mereka, sikap Puan kala itu seolah-olah berpihak kepada rakyat.

“Kita tahu semua bahwa dulu ketika di zaman SBY, semua kadernya PDIP wabilkhusus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan (harga) BBM,” kata orator aksi dari atas mobil komando, Selasa (6/9).

Baca Juga:Massa Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Kompleks MPR/DPR, Ini 3 TuntutannyaPolri Pastikan Video Berisikan Perempuan Mengaku Asistem Rumah Tangga Ferdy Sambo, Hoaks

Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu kini mempertanyakan sikap Puan yang seolah diam dan tak menunjukkan sikap serupa. Padahal, kenaikan harga BBM kali ini lebih tinggi.

Massa menyayangkan sikap Puan yang kini masih bungkam terhadap suara penolakan masyarakat. Massa mengaku kedatangan mereka hari ini sekaligus menagih pernyataan dari DPR atas kenaikan harga BBM.

“Dia nggak ada tanggapan keberpihakannya terhadap rakyat, hari ini kita cari, hari ini kita pengen minta statement-nya, apa statement-nya dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat, apakah akan nangis-nangis lagi atau gimana,” katanya.

Massa buruh dalam aksinya mengancam akan terus menggelar aksi secara masif dan terus menerus andai pemerintah tak kunjung mencabut keputusan kenaikan harga BBM. Massa memastikan aksi akan meluas di sejumlah daerah dan digelar rutin setiap bulan hingga pekan.

Massa buruh membawa empat tuntutan. Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh juga mendesak pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja, meminta kenaikan UMK, dan mendesak DPR membentuk Panja atau Pansus BBM. (*)

0 Komentar