Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam tanggapannya, menyebut bahwa laporan soal aktivitas CIA itu menunjukkan pemerintah AS menggunakan “ruang opini publik dan platform media sebagai senjata untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik internasional”.
Terlepas dari itu, perintah Trump terhadap CIA tahun 2019 itu diberikan setelah bertahun-tahun peringatan dari komunitas intelijen AS, dan laporan-laporan media, soal bagaimana China menggunakan suap dan ancaman untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang dalam perselisihan geopolitik.
Sumber-sumber yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa operasi rahasia CIA pada era Trump itu merupakan operasi yang ambisius, dengan CIA dimungkinkan mengambil tindakan tidak hanya di China tapi juga di negara-negara di seluruh dunia di mana Washington dan Beijing berebut pengaruh.
Baca Juga:Fakta Perilaku Aneh Lain di Kasus Ibu Tusuk Anak, Tersangka Kerap Mengaku Nabi dan Anak Dianggap DajjalPolitikus PAN Heru Subagia: TikTokers Wajib Dikenakan Pajak Besarannya Sejajar dengan Pengusaha Offline
Empat mantan pejabat AS menuturkan kepada Reuters bahwa operasi rahasia CIA itu menargetkan opini publik di Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik Selatan.
Kementerian Luar Negeri China, dalam responsnya, menegaskan bahwa Beijing mematuhi “prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat”.
Sementara itu, Reuters tidak bisa menentukan dampak dari operasi rahasia CIA tersebut juga apakah pemerintahan Presiden Joe Biden tetap mempertahankan program tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan AS pada pemerintahan Biden, Kate Waters, menolak berkomentar.
Namun demikian, dua sejarawan intelijen AS mengungkapkan kepada Reuters bahwa ketika Gedung Putih memberikan izin untuk operasi rahasia CIA, melalui perintah yang disebut sebagai presidential finding, hal itu seringkali tetap berlaku lintas pemerintahan. (*)