OPD Jabar Tanda Tangani Pakta Integritas Tahun Reformasi Birokrasi Juara

OPD Jabar Tanda Tangani Pakta Integritas Tahun Reformasi Birokrasi Juara
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bersama para kepala OPD secara simbolis menandatangani pakta integritas dalam acara 'Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat' di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Senin (3/2/20). (Foto: Humas Jabar)
0 Komentar

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Inspektorat Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan bahwa pembangunan ZI merupakan langkah awal untuk penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Dengan begitu, para aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan profesional.

Terkait pencanangan ZI dalam rangka Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020 yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ferry berharap hal ini bisa menjadi momentum membangun semangat kebersamaan untuk bergerak dan mencapai tujuan bersama yaitu ZI menuju WBK dan WBBM.

Hingga kini, baru ada satu perangkat daerah di lingkungan Pemda Provisni Jabar yang memperoleh predikat WBK yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Juga:Presiden Jokowi Berduka Gus Sholah Meninggal DuniaKalahkan Korban Meninggal Wabah SARS, 360 Orang di China Tewas Akibat Virus Corona, 17.205 Terinfeksi

“Diharapkan setelah acara ini kita bersama-sama akan mendorong percepatan pencapaian target setiap perangkat daerah untuk mendapat predikat WBK dan WBBM, sehingga pada puncaknya kita bersama-sama akan mencapai tujuan bersama, yaitu seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat mendukung program Tahun Reformasi Birokrasi Juara,” kata Ferry.

Kepala DPMPTSP Dadang Mohamad Masoem menuturkan, predikat WBK yang diperoleh pihaknya tersebut merupakan proses panjang yang dilakukan sejak 2017 lalu. Para pegawai di DPMPTSP Jabar ini memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik secara baik.

Selain itu, tutur Dadang, beberapa hal yang menjadi indikator pelaksanaan WBK adalah penyediaan sarana dan prasarana, SOP dan durasi pelayanan, hingga pelaporan dari masyarakat.

“Kita harus memulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kemudian apakah diikuti atau tidak SOP, kemudian dari durasinya dan tingkat pelaporan dari masyarakat tentang apakah ada suap atau tidak di kantor kami,” katanya.

Dadang menambahkan, DPMPTSP Jabar berkomitmen mempertahankan predikat WBK juga menargetkan untuk meraih predikat WBBM pada tahun ini untuk memenuhi kriteria ZI sebuah instansi pemerintah melalui predikat WBK dan WBBM.

“Karena kami sudah dipercaya dan dinilai bebas dari koruspi, maka tugas kita sekarang mempertahankan dan kemudian ada satu step yang belum dan PR kami adalah WBBM. Saya inginnya tahun ini (WBBM),” ujarnya mengakhiri. (rls)

0 Komentar