DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Barat sepakat menetapkan Ono Surono menjadi calon Gubernur Jawa Barat 2024. Hal itu berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan mengungkapkan pihaknya telah menerima aspirasi dari tingkat bawah dan sepakat menetapkan Ono Surono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar.
“Maka dengan memperhatikan suara arus bawah kader partai, kesungguhan beliau dalam bersosialisasi serta respon dukungan masyarakat, kami mengusulkan Bapak Ono Surono, ST, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024/2029,” kata Ketut usai penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Hotel Aston Cirebon, seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6/2024).
Baca Juga:Ibu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa HukumSurvey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan Ketiga
Dia menambahkan dalam Rakerda ini juga disosialisasikan hasil Rakernas V kepada para kader PDI Perjuangan di Jabar, salah satunya adalah memperkuat konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dalam pemilihan Kepala Daaerah 2024 dilaksanakan secara serentak, dia mengatakan, diperlukan sinergitas dalam memenangkan Pemilukada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan semangat gotong royong. Hal itu diungkapkan olehnya Rakerda IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Hotel Aston Cirebon, hari ini.
“Salah satu yang ditekankan di Rakernas adalah PDI Perjuangan harus menang total di Pilkada 2024. Pada pilkada sebelumnya kita berhasil di 50 persen. Mudah-mudahan dengan semangat yang masih membara kita bisa memenangkan mayoritas pilkada di Indonesia termasuk di Jawa Barat,” ucapnya.
Sementara itu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengungkap dalam Rakerda ini pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia akhir-akhir ini. Salah satunya adalah dengan meminta pemerintah daerah meninjau ulang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak merugikan calon siswa salah satunya adalah dengan menghapus sistim zonasi.
“Tentu ini merugikan terutama bagi siswa yang jauh dari lokasi sekolah. Kami meminta agar pemerintah membuat sistem PPDB yang efektif dan efisien secara keseluruhan prosesnya termasuk kesiapan sarana dan prasarana juga pemerataan pembangunan unit sekolah baru,” beber Ineu.