MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Keputusan itu membuat MK melakukan tiga kali penolakan dalam perkara yang sama.
Keputusan soal penolakan tersebut dibacakan pada Kamis kemarin, 7 Juli 2022.
“Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 52/PUU-XX/2022.
Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai DPD yang diwakili oleh Ketua La Nyalla Mattalitti tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut.Sedangkan PBB dianggap memiliki kedudukan hukum tetapi dinilai tak memiliki argumentasi yang tepat. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra selaku pemohon kedua berargumentasi bahwa penerapan ambang batas 25 persen suara sah dalam pemilu sebelumnya atau 20 persen kursi DPR RI bisa mengakibatkan berbagai ekses negatif seperti oligarki dan polarisasi masyarakat. Yusril meminta presidential threshold dihapuskan atau menjadi nol persen.
Baca Juga:3 Pengunjung Karaoke Ayu Ting Ting Tewas, Ayu Rosmalina Dipolisikan318 Simpatisan Mas Bechi Dipulangkan dari Polres Jombang, 5 Orang Jadi Tersangka
“Tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi,” kata Anggota Hakim MK Aswanto.
Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan merupakan suatu hal konstitusional. Sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy dalam ranah pembentuk undang-undang.
“Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif.”
Dalam putusan uji materi ambang batas ini, terdapat dua hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Keduanya adalah Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Mereka menilai pasal yang mengatur tentang ambang batas pencalonan adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Saldi Isra berpandangan bahwa penggunaan ambang batas mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, kata dia, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilu.