MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pemilihan presiden (pilpres) satu putaran pada Pemilu 2024 dapat mengurangi risiko kekacauan sosial. Selain itu juga dapat menghemat anggaran Rp 40 triliun.
“Menurut saya pilpres satu putaran itu dapat mengurangi risiko kekacauan sosial dan juga risiko anggaran sebesar Rp 40 triliun. Selain itu juga iklim investasi bakal lebih kondusif dibanding seandainya harus ada putaran kedua dan seterusnya,” katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2).
Walaupun begitu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu tetap menghormati proses pemilu yang masih berjalan.
Baca Juga:Beredar CCTV Bandara Tahanan Korupsi Lapas Sukamiskin Mardani Maming Bebas Terbang Tanpa Pengawalan Ketat?Binus School Serpong Benarkan Anak Artis Vincent Rompies Terlibat Kasus Perundungan,
“Jadi kita tunggu saja sampai pengumuman akhir dari KPU karena yang menjadi rujukan bukan quick count, bukan survei, tetapi nanti pada saat KPU mengumumkan secara resmi,” jelasnya.
Maka dari itulah, Menko PMK Muhadjir kembali menyatakan harapannya agar Pilpres 2024 bisa berlangsung satu putaran saja. Meskipun demikian, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 triliun apabila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan.
“Jadi kalau bisa satu putaran cukuplah karena angka Rp 40 triliun itu cukup besar ya. Jadi kalau diberikan beras, mungkin wartawan seluruh Indonesia bisa satu tahun enggak perlu belanja itu,” ungkapnya.
Diakui, Muhadjir, pemerintah sesungguhnya siap melaksanakan pilpres sebanyak dua putaran karena anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga pun sudah ditandai Kementerian Keuangan.
Namun, akan lebih baik apabila tidak ada perubahan anggaran sehingga pilpres cukup berlangsung satu putaran. “Memang biasanya nanti akan ada data APBN Perubahan kan, ya memang, tetapi kan daripada begitu kan lebih baik tidak berubah-lah,” urai Muhadjir.
Dia menilai, kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran sangat baik untuk semua masyarakat, sehingga kemungkinan terjadinya risiko sosial atau social disorder-nya bisa dikurangi.
“Begitu juga dengan risiko anggaran dan risiko fiskal juga bisa dikurangi. Kemudian juga iklim investasi juga akan bisa lebih kondusif dibanding seandainya harus ada putaran kedua,” pungkas Muhadjir. (*)