MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan agar jajarannya tetap waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk itu dia meminta jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga netralitas di tengah kontestasi politik yang terjadi saat ini.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara,” ucap Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (25/1).
Menurut Sri Mulyani nilai netralitas harus terus dijalankan seluruh jajaran Kemenkeu. Sikap ini berkaitan dengan etika dan tata krama seseorang di tengah situasi politik saat ini.
Baca Juga:Aset Sitaan 4 Bidang Tanah Milik Tommy Soeharto Tidak Laku Dijual10 Tersangka Teroris Ditangkap Densus 88 di Wilayah Jawa Tengah
“Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama,” tutur Sri Mulyani.
Jelang pelaksanaan pemilu, ASN memang dituntut untuk netral, sebagaimana telah diatur dalam sejumlah ketentuan, mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004, hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PAN-RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022.
Selain menjaga netralitas, Sri Mulyani juga berpesan kepada jajaran anak buahnya untuk terus melanjutkan reformasi dan evaluasi kinerja kepabeanan dan cukai, mengingat kondisi perekonomian masih dihadapi berbagai tantangan.
Menurut dia, perubahan iklim, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi, Indonesia tengah berupaya untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
“Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated,” katanya. “Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” ucapnya. (*)