Namun, Effendi dan anggota Fraksi PDIP lainnya seperti Adian Napitupulu terus meminta Prabowo menjelaskan soal anggaran secara terbuka.
Keinginan dua kader PDIP itu mendapatkan pertentangan dari Anggota Fraksi Golkar Bobby Adithyo Rizaldy. Bobby setuju rapat digelar terbuka tetapi hanya anggaran yang sudah dimasukkan dalam APBN, sedangkan soal tambahan anggaran dan detil-detilnya sebaiknya dibahas secara tertutup.
“Usul saja pimpinan kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9 10. Di slide 8 dan 9 gak apa-apa disampaikan karena sudah disahkan tapi untuk slide 10 ke belakang itu sangat strategis sehingga perlu di bahas tertutup,” ucap Bobby.
Baca Juga:Menhan Prabowo Subianto Tekankan Setiap Warga Negara Berhak Wajib Ikut Bela NegaraHari Ini Perdana: Rapat Komisi I dan Menhan Prabowo Subianto, DPR Tunggu Terobososan Ekstrim
Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Sugiono juga ikut interupsi. Anak buah Prabowo di Partai Gerindra ini meminta soal sifat raker tertutup atau terbuka didasari atas keputusan Prabowo selaku Menhan yang paham mana yang boleh disampaikan terbuka dan mana yang tak boleh dibuka untuk umum.
“Saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham, juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup,” terang Sugiono.
Ketua Komisi I Meutya Hafid yang bertindak sebagai ketua rapat lalu mengambil alih rapat dan meminta Prabowo menyampaikan pandangannya.
Prabowo mengaku kaget dengan digelar secara terbuka rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kemenhan. Awalnya, Prabowo mengira rapat bersifat tertutup sejak awal. Meskipun mantan Danjen Kopassus itu mengaku bersedia menyampaikan persoalan anggaran ini secara terbuka khusus yang sudah dicantumkan dalam APBN.
“Saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 [Rp 131 triliun] sekian-sekian, komponennya kan sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah dan DPR harus sama-sama bertanggung jawab atas anggaran pertahanan. Prabowo pun tak mau persoalan anggaran disampaikan secara terbuka hanya karena alasan menekan dirinya sebagai Menhan yang baru dilantik bulan lalu.