MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian akan ikut mensukseskan program pemberian makan siang gratis dan susu gratis yang sudah dibicarakan dalam sidang kabinet, pada Senin, 26 Februari 2024. Tito memastikan, data penerima makan siang gratis dan susu gratis itu akan menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Pasti salah satunya akan menggunakan data Disdukcapil,” kata Tito usai membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Harmoni One Hotel Batam, Selasa 28 Februari 2024.
Tito menjelaskan data siswa sekolah yang akan menerima makan siang gratis akan diverifikasi datanya menggunakan data Disdukcapil. “Terutama untuk anak-anak usia sekolah yang akan menerima, jadi kita bisa filter datanya di Disdukcapil setiap kabupaten/kota, provinsi dan nasional,” katanya.
Baca Juga:Soroti Teknologi Drone, Singgung Komandan Pasukan Elite Quds Qasem Soleimani, Jokowi Minta TNI Perhatikan dan Kembangkan Teknologi PertahananJokowi Sematkan Pangkat Kehormatan Jenderal TNI Menhan Prabowo Subianto
Apalagi, kata Tito, saat ini semua data kependudukan sudah terintegrasi. “Data Disdukcapil bisa digunakan untuk segala hal, termasuk juga untuk makan siang gratis agar tepat sasaran,” ujar Tito.
Ia juga menjelaskan saat ini data Disdukcapil juga digunakan untuk bansos, BPJS, hingga kontestasi politik pemilu 2024 lalu.
Sebelumnya program makan siang gratis calon presiden Prabowo Subianto dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024.
Program itu dibahas sebelum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum soal pemenang pemilihan presiden, meskipun Prabowo unggul di hitung cepat sejumlah lembaga survei. Dalam Pilpres 2024, Prabowo bersaing dengan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo.
Program makan siang gratis Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka – putra sulung Jokowi di Pilpres 2024, dibahas dalam asumsi anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2025.
Jokowi mengatakan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal 2025 dibahas dalam sidang untuk menjadi jembatan hingga menjaga keseimbangan pembangunan. Tujuannya mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024.
“Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum,” kata Jokowi dalam sambutannya dalam sesi terbuka sidang kabinet. (*)