SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri kaget dengan rencana pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024. Megawati, kata Hasto, meminta dirinya memberikan penjelasan ke publik bahwa tidak ada Dewan Kolonel di PDIP.
“Bahkan tadi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan fraksi PDIP di DPR, yakni ketuanya Utut Adianto serta sekretarisnya Bambang Wuryanto. Keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
Baca Juga:MUI: Ada Kepentingan Kuat Israel Melalui Media, Merusak Kepercayaan Masyarakat dan Bangsa Palestina terhadap IndonesiaFoto AHY-Anies Baswedan-Surya Paloh-Ahmad Syaikhu, Waketum Partai Demokrat: Menyejukkan Tapi Mungkin Menakutkan
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting sehingga tidak dikenal adanya dewan-dewan kolonel,” tegas Hasto.
Hasto juga mengingatkan Fraksi PDIP DPR sebagai salah satu alat kelengkapan partai untuk menjalankan tugas-tugas partai sebaik-baiknya di DPR, khususnya di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.
“Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa fraksi PDIP DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” tutur Hasto.
Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Yang disetujui Puan, kata dia, adalah kemerdekaan dalam berserikat.
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” urai Hasto.