Media Internasional Soroti Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Ini yang Diulas

Media Internasional Soroti Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Ini yang Diulas
Bambang Susantono
0 Komentar

MEDIA asing menyoroti mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Senin. Reuters misalnya memuat bagaimana pertanyaan-pertanyaan menyeruak di dalam negeri lewat artikelnya “Officials overseeing Indonesia capital city project resign, raising questions”.

“Ketua dan wakil ketua badan yang mengawasi rencana ibu kota baru Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri, menimbulkan pertanyaan tentang proyek senilai US$32 miliar tersebut,” muat laman itu, dikutip Selasa (4/6/2024).

“Dengan Jakarta, ibu kota saat ini yang berpenduduk 10 juta jiwa, penuh sesak dan dilanda kemacetan lalu lintas besar-besaran serta banjir kronis dan tenggelamnya tanah, Indonesia sedang membangun ibu kota baru, yang disebut Nusantara, di hutan Kalimantan Timur di Kalimantan – sebuah pulau yang berbagi dengan Malaysia,” tulisnya lagi.

Baca Juga:Survey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan KetigaPersidangan Taipan Media Hong Kong Atas Tuduhan ‘Konspirasi Publikasi Hasutan’ Makan Waktu Lama

Dimuat bagaimana pengumuman disampaikan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni sebagai Pj Kepala dan Wakil Kepala. 

“Dia mengatakan penunjukan itu akan mempercepat pembangunan dan pengunduran diri tersebut telah lama dibahas,” muat laman itu lagi.

“Dalam akun Instagram resminya, Presiden Indonesia Joko Widodo pada Senin meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan proyek tersebut akan terus berlanjut,” ujar Reuters lagi.

“Bambang Susantono, mantan pejabat Bank Pembangunan Asia yang memimpin proyek tersebut dan wakilnya Dhony Rahajoe, seorang arsitek dan mantan pengembang real estat, tidak segera menanggapi permintaan komentar,” tambahnya.

“Pemerintah berlomba-lomba membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk relokasi 12.000 PNS gelombang pertama pada September ini. Namun rencana tersebut telah dua kali tertunda dan pengunduran diri tersebut terjadi di tengah kurangnya pendanaan swasta untuk proyek andalan Presiden Widodo”.

Sementara itu pertanyaan terkait kemunduran diri pejabat IKN juga dimuat dengan mulut pengamat lokal. Ini pun dikaitkan dengan investor.

Pengunduran diri ini akan membuat masyarakat mempertanyakan proyek tersebut,” tulis Reuters mengutip Arya Fernandes, analis Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia.

0 Komentar