Media Economist Soroti Pemerintah Indonesia Gemar Melabeli PNS Radikal dan Berbahaya

Media Economist Soroti Pemerintah Indonesia Gemar Melabeli PNS Radikal dan Berbahaya
Ilustrasi PNS
0 Komentar

Pemerintah “mengaburkan batas antara memiliki pandangan yang kritis terhadap pemerintah, memiliki pandangan Islam, dan hanya disebut teroris”, kata Sana Jaffrey. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan, banyak Muslim konservatif sekarang merasa mereka harus “sangat berhati-hati” ketika mengekspresikan diri mereka di dunia maya. PKS merupakan partai oposisi di Indonesia. Ribuan orang mengalami diskriminasi berdasarkan pandangan agama dan politik mereka, kata Fealy.

Jokowi berharap dengan menindas Muslim konservatif, ia akan mendorong kelompok tersebut untuk memoderasi pandangan mereka, dan dengan demikian melindungi pluralisme negara. Sejak pembunuhan enam pendukung FPI pada 2020, agitasi sekelompok Islam telah mereda. Namun kedamaian yang telah dibeli Jokowi mungkin tidak dapat bertahan lama.

Taktiknya kemungkinan akan membuat marah umat Islam dan mendorong memakai jalur bawah tanah. Pada 7 Juni 2022, Polri mengumumkan penangkapan para pemimpin Khilafatul Muslimin, sebuah kelompok Islam yang mengajar siswa di 31 sekolahnya bahwa Indonesia harus menjadi khilafah.

Baca Juga:Pasukan Ukraina Ditarik Mundur dari Sievierodonetsk3 Meninggal Dunia, Bus Pariwisata Membawa 60 Siswa SD Terjun ke Jurang Sedalam 25 Meter

Akan lebih baik bagi mereka, dan demokrasi Indonesia, jika para siswa diajarkan nilai pluralisme. Sayang sekali bahwa presiden mereka tidak memimpin dengan memberi contoh. (*)

0 Komentar