NAMA Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menjadi sorotan, bahkan menjadi trending topic di Twitter.
Pasalnya, Luhut Binsar Panjaitan diduga menjadi dalang di balik usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ramai ditolak sejumlah pihak.
Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga:Punya Harta Rp 30 Miliar, Zulhas Disorot Publik Usai Dukung Penundaan Pemilu 2024Luhut Binsar Pandjaitan Disebut ‘Dalang’ Wacana di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ini Tanggapan Said Didu
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.
Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Menanggapi hal ini, Tokoh Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla turut membuka suaranya.
Abshar mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 adalah rencana yang jahat.
“Rancana jahat wacana penundaan Pemilu 2024 ini, menurut berita di bawah, berasal dari Luhut, dan sudah disetujui oleh Pak Jokowi,” katanya melalui akun Twitter pribadi @ulil Rabu, 2 Maret 2022.
https://twitter.com/ulil/status/1498896267493384193?t=MRyaJLeYXTmxr1VaSUG05A&s=19
Dia menilai, alasan yang disebutkan, yakni banyak program pemerintah yang belum usai karena pandemi Covid-19 hanyalah mempolitisir pandemi itu sendiri.
“Alasannya: karena banyak program pemerintah yg belum beres karena pandemi. Mempolitisir pandemi,” tuturnya.
Baca Juga:Jejak Kerajaan Indraprashta dari Sarwadadi, Cimandung hingga Cirebon GirangBegini Penjelasan Presdir BCA soal Gangguan Layanan BCA Mobile
Lebih lanjut, Abshar kembali menegaskan bahwa ini adalah rencana yang sangat jahat.
“Ini rencana jahat sekali!” tandasnya menegaskan.
Adapun alasan yang mendasari Zulhas mengusulkan hal tersebut, terdapat enam alasan.
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.