Ketika Prabowo diangkat menjadi menteri pertahanan, saya pernah berkomentar bahwa itu adalah peluang sekaligus tantangan bagi Prabowo untuk mengimplementasikan ide-idenya dan menyelaraskannya dengan agenda Presiden Jokowi dalam membangun kapabilitas pertahanan Indonesia yang kuat. Maka, Prabowo telah mengambil pilihan yang tepat dengan fokus menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan peran dan tugasnya.
Terbukti, dalam dua tahun terakhir, berbagai survei menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo. Prabowo diakui telah memecahkan cukup banyak masalah di bidang pertahanan dan keamanan yang selama ini tidak diprioritaskan. Misalnya, memodernisasi persenjataan Indonesia, mewujudkan pertahanan rakyat total melalui pasukan cadangan militer (Komcad), membangun cadangan logistik strategis (CLS), dan lain sebagainya.
Perjalanannya ke berbagai negara untuk melakukan misi diplomasi pertahanan juga meyakinkan publik bahwa Prabowo memiliki jaringan yang luas dan kemampuan membangun kepercayaan internasional sekaligus membela dan mewujudkan kepentingan nasional Indonesia, terutama yang terkait dengan kemampuan pertahanan.
Baca Juga:Krisis Perubahan Rezim yang Diatur Amerika di PakistanUmat Islam di China Tetapkan Idul Fitri 1443 Hijriah, 3 Mei
Hal ini, menurut saya, telah menghapus keraguan publik atas komitmennya terhadap bangsa dan persatuannya. Sebagai menteri pertahanan, tugas Prabowo adalah memberikan dukungan penuh dalam upaya menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan negara. Di sisi lain, sebagai sosok berlatar belakang militer, Prabowo jelas sangat akrab dengan konsep “jalan tengah”, seseorang yang mampu mengatasi perpecahan yang mengancam persatuan bangsa dan memecah kebuntuan politik.
Namun perlu dicatat, meski strategi “gimmick without gimmick” sejauh ini cukup berhasil mempertahankan namanya di puncak “bursa” pencalonan presiden 2024, Probowo tetap perlu mengindahkan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejenuhan publik. dan tren elektabilitas yang menurun. Apalagi, masih jauh sebelum kita mengetahui calon yang pasti yang akan bersaing dalam pemilihan presiden 2024. Masih ada sekitar satu tahun lagi bagi parpol untuk menentukan calon dengan peluang menang tertinggi yang akan mereka ajukan.
Mengutip Adam Harmes dalam artikelnya “Political Marketing in Post-Conflict Elections: The Case of Iraq”, pemasaran politik bukanlah sebuah konsep untuk “menjual” partai politik atau kandidat kepada pemilih, tetapi bagaimana partai politik atau kandidat dapat memberikan solusi untuk masalah aktual yang dihadapi negara atau masyarakat.