“Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu,” kata Komarudin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (22/4) malam.
Terjadinya pisah jalan Jokowi – PDIP makin jelas dan kentara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP, 10 Januari 2024, jelang pelaksanaan pemilu. Jokowi yang setiap tahun hadiri HUT PDIP, kali ini tak nampak, tak kirim karangan bunga, pun tak berikan ucapan selamat melalui video atau media massa.
Hanya saja Jokowi ngotot mengagendakan ke luar negeri, meski tentu sudah tahu kalau partai-nya itu akan anniversary. Bisa dikatakan jika adanya unsur kesengajaan dilakukan oleh Jokowi untuk menghindari acara HUT PDI P tesebut. Jika benar itu bagian kesengajaan berarti sudah terbukti satu realitas politik yang turut berkontribusi kian memburuknya hubungan Jokowi dengan PDIP.
Baca Juga:Indra Pratama Ungkap CCTV Tidak Ada yang Mati, Total 20 Aktif di TKP Bunuh Diri Brigadir RATKasus Bunuh Diri Brigadir RAT, Ditemukan Luka di Kepala dari Pelipis Kanan dan Kiri, Dugaan Masalah Pribadi
Kecewa berat PDIP bertambah semakin parah ketika Jokowi justru menyodorkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Jokowi memberi restu kepada putranya Gibran Rakabuming Raka hingga mendapatkan dukungan politik pencalonan dari Golkar dalam kandidat pilpres melawan PDIP. Tidak berhenti begitu saja, PDIP menuduh Jokowi sudah melukai proses demokrasi, mengiris rasa keadilan publik.
Terjadinya Skandal di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, atau paman Gibran, hingga diturunkan dari Ketua MK dianggap sebagai betul kesalahan konstitusi terberat disamping juga karena melanggar etik adalah biang kerok keresahannya demokrasi.
Ketika Pemilu 2024 dimenangkan oleh Paslon 02 hanya sekali putaran menjadikan momen politik nasional tambah panas. PDIP menganggap terjadinya Kecurangan Pemilu terjadi dan menuntut adanya pemilu ulang tanpa kehadiran Paslon 02.
Kekalahan dalam sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi ( MK) menjadi peristiwa akhir kemarahan dan kekecewaan puncak dari PDIP ke Jokowi. Jokowi didepak total berserta anak dan menantunya . Segala kemungkinan rekonsiliasi politik secara utuh tertutup bagi Jokowi dan Megawati. (*)
Penulis: Direktur Eksekutif SepadaniT Institute Heru Subagia