Sebagai anggota daerah yang tidak mempunyai hak suara di pusat, Saya menyarankan agar konflik diselesaikan oleh para pihak bersengketa dan juga dukungan oleh pemerintah sebagai wasit. Setuju sekali dengan pernyataan Presiden Jokowi jika konflik Kadin wajib diselesaikan secara internal, Kadin bukan lembaga politik tetapi Kadin sebagian kamar dagang bagi pengusaha.
Konflik dan juga friksi pribadi atau politik harus ditiadakan di lembaga Kadin. Kadin adalah lembaga profesional pengusaha oleh karena dengan profesional dan komitmen bersama, peta konflik segera terurai dan dimitigasi dan selanjutnya menjadi bagian problem solving menyeluruh.
Konflik harus tuntas segera, siapapun yang agan menjadi Ketua Umum adalah produk paling demokratis plus profesional. Dengan legacy Ketua Umum Kadin hasil rekonsiliasi, akan segera mereda konflik lanjutan sehingga entitas Kadin akan pulih kembali.
Harapan dan Catatan Kritis
Baca Juga:Selamat Hari Radio Republik IndonesiaUMKM Dirugikan, Menkominfo Sebut Aplikasi TEMU Bahaya, Jangan Masuk ke Indonesia
Kadin saat ini dituntut harus berbicara banyak masalah kamar dagang dan industri buat pelaku usaha dan ekosistemnya. Berbicara masalah kolaborasi para pengusaha daerah , mitra strategis dan juga penting juga berbicara bagaimana ekosistem ekonomi lokal dan dunia bersinergi dan berkelanjutan.
Kadin Indonesia menjadi wahana komunikasi vertikal para pelaku, stage holder terkait . Dengan komunikasi yang produktif, mereka minimal bisa survive, bisa bertahan di tengah-tengah isu ekonomi yang semakin panas, posisi daya beli , deflasi 4 bulan berturut-turut hingga PHK mengancam disektor semua sektoral.
Catatan akhir, ancaman serius buat para penguasa saat ini ketika masyarakat khususnya di Indonesia daya beli yang terus menurun ditambah juga pasar internasional yang anjlok juga. Ini menjadi catatan penting bagi kita dan sekaligus pengusaha daerah meyakinkan kembali bahwa konflik di tingkat elite semakin tidak produktif .
Saya sebagai anggota Kadin di Daerah tidak merasakan manfaat dari konflik tersebut dan justru merasakan kegelisahan luar biasa atas dugaan jika benar-benar Kadin dijadikan gerbong politik daripada lembaga profesional para pelaku usaha. (*)
Penulis: Heru Subagia, Anggota Kadin Kabupaten Cirebon