Mahasiswa Magang FH UKSW-UNDIP Respons Putusan DKPP: Pelanggaran Etika Tidak Bisa Merubah Keputusan MK
MEMBACA di portal berita delik tentang Ketua KPU dan 6 (enam) anggota KPU lainnya telah melanggar etik yang diputuskan dalam...
MEMBACA di portal berita delik tentang Ketua KPU dan 6 (enam) anggota KPU lainnya telah melanggar etik yang diputuskan dalam...
FILM dokumenter eksplanatory “Dirty Vote” yang dirilis pada 11 Februari 2024 ini merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono. Durasi film...
TAHUN 2024 menandakan babak baru bagi Indonesia. Lima tahun ke depan, bangsa ini akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks...
Meskipun sedikit klise, mari kita tetap berharap ada generasi muda yang memasuki dunia politik membawa harapan baru lebih terdidik, lebih sadar akan isu-isu global, dan lebih terhubung dengan masyarakat melalui media sosial. Semoga saja generasi ini bisa memaksimalkan pootensinya untuk jadi lokomotif gerakan perubahan positif dalam dunia politik di tanah air.
POROS geografis perdagangan global dapat diketahui hanya dengan melihat peta. Daratan yang luas, dengan medan yang tidak menentu dan populasi...
Dengan peran penting yang dimiliki oleh DKPP dalam melakukan penegak kode etik penyelenggara pemilu dalam menjaga dan mengawal marwah kehormatan pemilu 2024 dengan mengutamakan penegakan hukum dan etika. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu adalah bagian substansial dalam mewujudkan kualitas penyelenggara pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan independen.
Dari kejadian tersebut dapat diambil pelajaran berharga agar kedepannya kasus serupa tidak akan terulang lagi yaitu agar Bupati selaku pemegang mandat dari rakyat senantiasa melakukan pengawasan internal berjenjang terhadap pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah.
Biden salah perhitungan setelah kejadian tanggal 7 Oktober dengan menawarkan dukungan AS tanpa syarat. Dia muncul, setidaknya di depan umum, untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Netanyahu. Sekarang dia mungkin mengulang kesalahan yang sama dengan konsekuensi yang lebih buruk.
PADA periode kampanye Pemilu yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, Indonesia menerapkan larangan pemasangan bahan dan...
GREEN Inflation ramai diperbincangkan. Istilah tersebut muncul saat  ditanyakan oleh Gibran kepada Mahfud MD pada saat debat keempat Calon Wakil...
PEMILU 14 Februari 2024 akan menjadi hari yang sangat penting bagi Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Ketua...
PEMANASAN global akibat emisi karbon sudah menjadi isu di berbagai belahan dunia. Benua Biru (Eropa) sangat gencar melakukan campaign dan...
Dengan adanya kejadian seperti tersebut lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat robohnya APK/Bahan Kampanye yang dipasang di pinggir jalan?
Dalam melancarkan aksinya, mafia tanah selalu melibatkan orang-orang yang dapat meyakinkan pihak ketiga. Yang mengagetkan adalah, para mafia sering kali mengajak oknum dari BPN, pengadilan, stakeholder, dan notaris/PPAT
Program-program dari rencana penanggulangan bencana yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang dilegalkan.
Klaim-klaim tak berdasar setelah terjadinya bencana alam dan cuaca berbahaya, bertentangan dengan bukti-bukti ilmiah yang melimpah, seringkali terkesan remeh temeh dan fantastik.
Secara umum, ketika hendak membangun sebuah bangunan gedung, maka penyelenggara pembangunan gedung wajib memenuhi ketentuan UU Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya antara lain PP 16/2021.
Pertama, perlu diselaraskan kurikulum yang inklusif, memastikan bahwa materi pembelajaran mencakup berbagai aspek kehidupan dan keberagaman siswa. Selanjutnya, pelatihan rutin bagi guru perlu diperkuat agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran terkini dan memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik.
Alun-alun Pataraksa depan kompleks Kantor Bupati menggunakan anggaran yang tidak sedikit, pembangunan tahap pertama tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp11,6 miliar, dan kembali dilanjutkan pembangunan tahap kedua di tahun 2023 dengan anggaran kurang lebih Rp4,5 miliar dengan menggunakan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
KEBIJAKAN link and match merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022...