KOALISI Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dianggap sebagai salah satu cara Partai Gerindra untuk mengawinkan paksa antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Termasuk mempertahankan status Prabowo sebagai calon presiden di hadapan PDI Perjuangan.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pembentukan KIR merupakan salah satu upaya Prabowo untuk memperkuat bargaining Gerindra di hadapan PDI Perjuangan.
“Terkait posisi KIR, tentu tidak mungkin kalau Prabowo merelakan sebagai cawapres,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/6).
Baca Juga:Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Muncul dalam Musyawarah Nasional di BlitarKorem 063/SGJ Siap Gelar Liga Santri, 5 Pesan KSAD Jenderal Dudung
“Bisa jadi Prabowo sedang melobi PKB agar bersatu guna memperkuat bargaining Gerindra di hadapan PDIP,” sambungnya.
Sehingga, kata Saiful, PDIP seolah-olah sudah mulai ditinggalkan dengan partai politik (parpol) besar yang sudah membentuk koalisi. Seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang merupakan gabungan Partai Golkar, PPP, dan PAN.
Lalu, Nasdem juga yang sudah mengumumkan tiga nama, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
“Sehingga (Koalisi KIR) dapat mengawinkan secara paksa antara Prabowo-Puan pada 2024 yang akan datang,” pungkas Saiful. (*)