lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” jelasnya.
Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
“Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak,” ucapnya.
Luhut mengatakan seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai. Menurut dia, seharusnya partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini.
Baca Juga:Ledakan Sumur Bor PLTP Geo Dipa, Tewaskan 1 PekerjaAkankah Konflik Ukraina-Rusia Berakhir? Perhatikan Skenario Terakhir
“Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami,” sambungnya.
Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi. (*)