Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM: Ada 3 Kecacatan dalam Undang-undang Ibu Kota Negara

Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM: Ada 3 Kecacatan dalam Undang-undang Ibu Kota Negara
Ketua Departemen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Zainal Arifin Mochtar (ugm.ac.id)
0 Komentar

“Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara,” beber Zainal Arifin Mochtar.

Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian untuk menilai apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional.

“Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang,” terang Zainal Arifin Mochtar .

Baca Juga:Polda Metro Ungkap Pelaku Penembakan di Kompleks Polri: Anggota BrimobBMKG Ingatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia

Sebagaimana diketahui, judicial review itu diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR). Selain itu, judicial review ini juga diajukan oleh banyak kalangan dan kelompok masyarakat. Dari sopir angkot, guru, pensiunan BUMN, Jenderal TNI (Purn), tokoh agamawan, hingga profesor. (*)

0 Komentar