WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut, masyarakat lebih baik memasang baliho Harun Masiku. Menurutnya, hal tersebut lebih baik dilakukan ketimbang memasang baliho dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024 nanti.
Nawawi lantas menyinggung peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang KPK. Dia menjelaskan, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi disebutkan dalam pasal 1 butir 4 undang-undang nomor 19 Tahun 2019.
“Hemat saya, kalau masyarakat berkeinginan mendukung kerja kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO KPK seperti Harun Masiku,” kata Nawawi Pomolango di Jakarta, Senin (30/5).
Baca Juga:Pesawat Tara Air Bawa 22 Penumpang Hilang Kontak di NepalProvokasi, 70 Ribu Nasionalis Yahudi Pawai Bendera Zionis di Yerusalem
Adapun, pasal tersebut merumuskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
“Ini bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat stiker ataupun spanduk bergambar para DPO KPK,” katanya.
Sebelumnya, spanduk dukungan supaya Firli maju di Pilpres 2024 terpasang di pelbagai titik wilayah keramaian di Banten. Baliho tersebut berada di di kawasan Makam Pahlawan Rangkasbitung Lebak, Alun-alun Pandeglang, Palima Serang dan Merak Cilegon.
Ketua Firli Bahuri mengaku, hanya fokus bekerja memberantas korupsi di Indonesia. Hal tersebut dia ungkapkan guna menanggapi kembali munculnya spanduk dukungan terhadap dirinya untuk maju di pemilu 2024.
“Saya selalu katakan dan sudah berulang kali di berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa jangan ganggu saya dengan isu capres pencapresan. Saya fokus kerja untuk memberantas korupsi,” kata Firli Bahuri di Jakarta, Jumat (27/5).
Firli menegaskan, akan terus menyelesaikan tugasnya sebagai pimpinan lembaga antirasuah hingga 2023 mendatang. Komisaris Jendral Polisi itu juga mengajak masyarakat untuk membantu pemberantasan korupsi sehingga Indonesia bersih dari pidana kejahatan luar biasa tersebut.
Dia mengatakan, KPK terus melakukan tindakan untuk menghentikan dan memberantas korupsi dengan berbagai strategi pendidikan, pencegahan dan penindakan. Lanjutnya, saat ini KPK sedang melakukan pendidikan politik cerdas dan berintegritas utk semua parpol, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu termasuk para penjabat kepala daerah.