Jelang Pemilu AS, Perpecahan Sikap DPR Amerika Serikat Terkait RUU Larangan TikTok

Jelang Pemilu AS, Perpecahan Sikap DPR Amerika Serikat Terkait RUU Larangan TikTok
Pemimpin Mayoritas DPR, Steve Scalise (kiri ) dan Ketua DPR AS, Mike Johnson (foto: x @SpeakerJohnson)
0 Komentar

Nasib legislatif tersebut tidak pasti di Senat AS, di mana beberapa senator ingin mengambil pendekatan yang berbeda.

Presiden AS, Joe Biden, mengatakan minggu lalu bahwa ia akan menandatangani rancangan undang-undang tersebut.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan pada Selasa bahwa tujuannya adalah mengakhiri kepemilikan China – bukan melarang TikTok. “Apakah kita ingin TikTok, sebagai platform, dimiliki oleh perusahaan Amerika atau dimiliki oleh China? Apakah kita ingin data dari TikTok – data anak-anak, data orang dewasa – tetap berada di Amerika atau pergi ke China?”

Baca Juga:China Sebut Rencana Parlemen Amerika Serikat Tetapkan UU Pelarangan TikTok Bakal Jadi Bumerang ASVladimir Putin: Rusia Tidak Ikut Campur Pemilu Amerika Serikat, Moskow Bekerja Sama dengan Presiden yang Dipercaya Rakyat AS

Tidak jelas apakah China akan menyetujui penjualan apa pun atau apakah TikTok bisa dijual dalam waktu enam bulan.

Rancangan undang-undang tersebut akan memberikan waktu kepada ByteDance selama 165 hari untuk melepaskan TikTok. Jika gagal melakukannya, toko aplikasi yang dioperasikan oleh Apple, Google, dan lainnya tidak sah menawarkan TikTok atau menyediakan layanan hosting web untuk aplikasi yang dikendalikan oleh ByteDance.

Pada tahun 2020, mantan Presiden Donald Trump mencoba untuk melarang TikTok dan WeChat yang dimiliki China tetapi diblokir oleh pengadilan. Dalam beberapa hari terakhir, ia justru telah mengungkapkan kekhawatiran tentang larangan tersebut. (*)

0 Komentar