“Memangnya kenapa [PDIP] harus masuk kabinet? Jangan-jangan ada yang berpikir masuk pemerintah karena ada akses ke APBN?
Kalaupun pada akhirnya PDIP betul-betul berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran, mereka tidak akan membabi-buta menolak semua program-program pemerintah.
Seumpama ada kebijakan yang positif untuk kepentingan rakyat, maka akan didukung—seperti ketika SBY menggulirkan UU Jaminan Kesehatan Nasional dan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Baca Juga:Analisa Pengamat Transportasi: Kecelakaan Tol Japek KM58 Belum Tentu Penerapan ContraflowKoalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024
“Kalau semua serba ditolak, namanya kami tidak berpihak pada kepentingan rakyat.”
Tapi terlepas dari itu, sambungnya, tidak menutup kemungkinan pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Jokowi terjadi pada momen penting.
Meskipun dalam jangka pendek, sebutnya, belum ada rencana.
“Yang terpenting bagi kami adalah momentum bersatunya seluruh relawan pendukung paslon 01 dan 03 akan menjadi obat ‘kewarasan’ demokrasi Indonesia. Kami menghargai hak politik masing masing relawan apakah akan mendukung Prabowo-Gibran atau memilih jalur parlemen jalanan,” pungkas Heru yang dalam waktu dekat akan mengadakan deklarasi Koalisi Relawan Indonesia. (*)