Indonesia Tolak Usul Amerika Serikat Soal Penyelenggaraan Debat Isu Uighur, Begini Penjelasannya

Indonesia Tolak Usul Amerika Serikat Soal Penyelenggaraan Debat Isu Uighur, Begini Penjelasannya
Gerbang ke lokasi yang diduga menjadi kamp tahanan Uighur di Xinjiang (DW)
0 Komentar

47 anggota Dewan HAM di Jenewa memilih. 19 menentang mengadakan debat tentang hak asasi manusia di Xinjiang, 17 menerima, dengan 11 negara abstain.

“Ini adalah kemenangan bagi negara-negara berkembang dan kemenangan bagi kebenaran dan keadilan,” cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Amnesty International mencap pemungutan suara itu lucu, sementara Human Rights Watch (HRW) mengatakan itu mengkhianati korban pelecehan.

Baca Juga:20 Polisi Diduga Langgar Etik Terkait Proses Pengamanan di Stadion KanjuruhanWaspada! Kosmetik Ilegal Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Marak di e-Commerce

“Amerika Serikat mengutuk pemungutan suara hari ini yang mencegah diskusi tentang Xinjiang,” tulis duta besar AS untuk dewan Michele Taylor di Twitter.

Kelambanan “dengan memalukan menunjukkan beberapa negara bebas dari pengawasan dan diizinkan untuk melanggar hak asasi manusia dengan impunitas”.

Penjelasan Kemlu RI

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mengungkapkan alasan penolakan ini.

“Mengapa kita posisi no adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik,” kata Direktur HAM Kemlu RI, Achsanul Habib.

AS dan China memang tengah berebut pengaruh global. Kemlu RI menegaskan Dewan HAM PBB dibentuk sebagai forum dialog yang konstruktif.

“Pada dasarnya Dewan HAM, sesuai dengan mandat yang dibentuk, itu bertujuan sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial dan juga membangun kesepakatan yang tujuannya adalah hasil yang terbaik dengan meaningful progress,” kata Achsanul Habib.

Kemlu RI mengungkit rivalitas geopolitik yang memecah suara soal dukungan dan penolakan penyelenggaraan debat isu Uighur di Dewan HAM PBB. RI, kata Kemlu, selalu mengedepankan dialog dengan AS dan negara-negara barat, maupun China untuk menyelesaikan masalah.

Baca Juga:Pidato Bung Karno Tentang Maulid Nabi: Jikalau Engkau Benar-benar Merayakan, Kerjakanlah Apa yang Ia PerintahkanKorban Tragedi Kanjuruhan, Hijaber Cantik Ini Alami Mata Merah dan Kantung Matanya Hitam Kebiruan

“Dalam kaitan ini Indonesia tentu juga bekerja sama, berkoordinasi, berkonsultasi dengan semua pihak, dengan negara-negara pengusung, negara-negara barat, dengan RRT, dan utamanya sebagai sesama anggota OKI kita juga melakukan komunikasi dan juga diskusi yang mendalam dengan negara-negara OKI yang juga menjadi anggota Dewan HAM tersebut,” ujar Achsanul Habib.

Kemlu RI menyebut OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) juga setuju bahwa Dewan HAM tidak boleh digunakan untuk tujuan politis. Kemlu RI mengharapkan Dewan HAM, ke depannya, tidak selektif memilih isu untuk dibahas.

0 Komentar