Hasto PDI Perjuangan Putar Rekaman Jokowi Jadi Sorotan, Berikut Pidato Lengkap Jokowi di di Forkopimda 2019

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019. Acara tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019. (Kemensetneg)
0 Komentar

Kembali lagi, urusan yang berkaitan dengan investasi, dengan ekspor. Kenapa ini harus kita kerjakan? Bertahun-tahun kita, bertahun-tahun kita ini yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, enggak bisa diselesaikan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun karena urusan tadi, investasi enggak bisa diselesaikan, ekspor enggak bisa ditingkatkan. Oleh sebab itu, saya titip, titip kepada daerah. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor itu sudah tutup mata. Tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, backup dari polres, dari polda, backup. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau ada orang datang, investor datang, ingin membangun pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor, barang-barang yang sekarang ini kita masih impor kemudian dia mau mendirikan produk itu di sini, juga tutup mata. Tanda tangan secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya. “Sudah, saya beri izin sekarang tapi kamu mulai kapan?” langsung digitukan. Di lapangan ada problem apa? Pembebasan lahan? Bantu, bantu. Biar segera terealisasi sehingga current account deficit kita menjadi baik. Defisit neraca perdagangan kita menjadi baik. Ini kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kita rampung, kita mau berantem dengan negara manapun, kita berani karena stabilitasi ekonomi makro kita sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned, misalnya CPO kita, minyak kelapa sawit kita ke Eropa, ya kita masih mikar-mikir. Tapi kalau ini sudah bagus, yang namanya defisit neraca perdagangan kita sudah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, dia nge-ban CPO kita, ya kita gantian, kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana, sudah, setop juga. Berani kita. Tapi kalau posisinya masih seperti ini, ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan, untung atau rugi. Inilah, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini dan jalan yang kita tempuh tadi yang saya sampaikan.

Artinya apa? Perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Kenapa saya menyampaikan dulu Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, ini harus mulai kita lihat untuk kita pangkas agar lebih sederhana organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi, 4 bulan ini muter saya lihat. Saya pernah mengikuti ini surat ini, coba, muternya dari mana? Saya ikuti 4 bulan, surat ini muter-muter eselon IV, eselon III, eselon II, itu pun berapa meja. Ya bagaimana kita mau cepat kalau ini kita terus-teruskan? Tetapi ini hanya mengubah struktural ke fungsional, bukan memotong pendapatan, tidak. Tolong dijelaskan bahwa kita ini tidak ingin memotong pendapatan, tidak. Tidak ingin memotong income, tidak. Kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan, jangan dipelintir ke mana-mana. Tapi sekarang sudah, kelihatannya sudah sangat berkurang sekali memelintir, men-twist, itu sudah mulai berkurang, alhamdulillah.

0 Komentar