“Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi. Di sekitar presiden pun kita melihat (ada yang, red) tidak memahami kehendak presiden,” kata Hasto di acara rilis survei LSI terkait rencana penambahan masa jabatan yang ditayangkan secara daring, Kamis, 3 Maret.
“Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, mengusulkan jabatan tiga periode itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka ke saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden,” imbuhnya.
Menurutnya, apapun alasan yang dilontarkan untuk menunda pemilu seperti pemulihan ekonomi hingga perpindahan ibu kota tidak relevan.
Baca Juga:Polda Lampung Janji Usut Penyebab Warga Bentrok dengan Satpam PT Huma Indah MekarASN Staf Kantor Gubernur NTB Tipu Korban dengan Modus Proyek Bantuan Covid-19
“PDI Perjuangan akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang bagi penundaan pemilu dari alasan ekonomi, alasan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara), dari alasan yang berkaitan dengan persoalan pandemi,” tegasnya.
Lagipula, PDIP meyakini keberhasilan pemerintah bukan hanya ditentukan karena orang perorang saja tapi juga keberlanjutan yang sesuai dengan aturan.
Sehingga, daripada meributkan penudaan pemilu, ada hal yang sebenarnya lebih perlu dibahas termasuk memproyeksi bagaimana jalannya pemerintahan ke depan termasuk membuat panduan.
“Seharusnya kalau kita melihat tentang pentingnya aspek keberlangsungan pemerintah dalam menjalankan seluruh harapan dari rakyat itu yang kita tinjau itu adalah misalnya tentang garis-garis besar haluan negara,” ujarnya.
“Tentang haluan negara bagaimana proyeksi Indonesia tahun 2045 sehingga ini akan jadi gap line bagi pemerintahan yang akan datang. Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tetapi oleh suatu haluan yang menyerap betul apa itu kehendak rakyat,” imbuh Hasto.
Selain PDIP, Partai NasDem juga angkat bicara soal isu penundaan pemilu ini. Wakil Ketua DPR Komisi II DPR Saan Mustopa yang berasal dari partai besutan Surya Paloh ini meminta tingginya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tak kemudian dimanupulasi sebagai dasar penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurutnya, apresiasi dari masyarakat terhadap pemerintah saat ini tak boleh tapi NasDem tetap taat pada konstitusi di mana masa jabatan presiden hanya lima tahun.
Baca Juga:9 WNI asal Binjai dan Langkat Terjebak di Ukraina114 Pengungsi Rohingya yang Terdampar di Bireun akan Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe
“Sebagai parpol koalisi dan partai pendukung Pak Jokowi, NasDem merasa bangga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi,” kata Saan.“Bahwa kinerja Pak Jokowi dapat apresiasi yang tinggi dari publik tapi apresiasi yang tinggi itu juga jangan dimanipulasi seakan-akan publik menghendaki penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden,” imbuh politikus NasDem tersebut.