DPR RI terus menyoroti kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di Indonesia karena belum ada tanda akan berakhir. Ditambah enam produsen minyak goreng tutup karena tidak mendapatkan pasokan CPO. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang buka suara soal kelangkaan minyak goreng nasional. Dia menilai, Menperin harus bertindak mengatur industri minyak goreng ini.
“Menteri Perindustrian kita ini terkesan pendiam soal minyak goreng. Padahal masyarakat sudah lama teriak-teriak,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin, 7 Maret.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itupun mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) industri minyak goreng nasional mengalir dengan baik.
Baca Juga:Desak Pemerintah Terlibat Dialog Rusia-Ukrania, Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR: Khawatir Adanya Ledakan NuklirUpaya Israel Jadi Penengah Antara Rusia-Ukraina, PM Naftali Bennett: Saat Ada Celah Kecil, Kami Memiliki Akses ke Semua Sisi
“Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman,” terangnya.
Jika perlu, kata Mulyanto, pemerintah membentuk lembaga pengelola CPO DMO migor untuk memastikan aliran CPO DMO ini lancar dan sehat. Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor ini sudah memadai, pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina.
Mulyanto menilai, antar kementerian Pemerintah sebagai sebuah tim tidaklah kompak. Menurutnya, Menteri Perdagangan hanya ‘banyak bunyi’ dan obral janji-janji soal minyak goreng.
“PKS mendesak pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir, agar soal kelangkaan migor ini segera diselesaikan,” tegasnya.
“Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadhan,” sambung Mulyanto. (*)