SIVITAS akademika Universitas Indonesia atau UI menyampaikan ke resahan dan prihatin terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024
Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Â “Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Harkristuti di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat, (2/2).
Menurut Harkristuti, sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Kemudian, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup.
Baca Juga:Pilih Maksimalkan Media Sosial, Caleg DPR Partai Amanat Nasional Optimis Lolos ke SenayanDenny Indrayana Gugat Bali Almas Tsaqibbirru: Modus Pembungkaman Atas Kebebasan Berpendapat
Harkristuti juga mengungkapkan keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan yang telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa.
“Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita,” kata Harkristuti.
Pihaknya juga mengaku resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu. “Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan,” kata Harkristuti.
Harkristuti mengisahkan Mr Soepomo, salah seorang perumus Konstitusi UUD 1945 dan Rektor UI tahun 1951-1954 yang pernah berpesan agar sivitas akademika Universiteit van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat, dapat merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.
“Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat,” ujarnya.