DEBAT capres ke-3 menampilkan ‘perseteruan’ antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Perdebatan adu visi, misi, serta program yang berkaitan dengan Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. Beberapa isu spesifik seperti Laut Cina Selatan, konflik kemanusiaan Gaza, partisipasi Indonesia di forum internasional pun menjadi topik pembahasan dalam ranah politik luar negeri.
Banyak penilaian yang sudah dikeluarkan tentang penampilan ketiganya, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan momentum ini tidak sepenuhnya digunakan oleh ketiga calon presiden untuk menjawab beberapa isu regional yang sedang tinggi eskalasinya seperti konflik Myanmar, krisis pengungsi seperti polemik pengungsi Rohingya di Aceh, diplomasi stabilitas kawasan hingga jaminan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan catatan ringkas KontraS memaparkan poin-poin esensial yang luput dibahas sebagai berikut:
Tidak Disentuhnya Gagasan Penyelesaian Konflik Myanmar
Baca Juga:BMKG Dorong Perkuat Knowledge Management Bencana Alam di IndonesiaWakil Menteri Pertahanan Angkat Bicara Soal Pembelian Pesawat Tempur Bekas
Bicara mengenai isu internasional dan kaitannya dengan peran Indonesia dalam isu geopolitik, kami menilai substansi debat akan kurang absah apabila tidak melirik ke arah salah satu negara tetangga yang sudah menghadapi situasi krisis kemanusiaan selama bertahun-tahun yakni Myanmar. Sebab, hal ini tidak lepas dari peran Indonesia sebagai ketua ASEAN selama 2023.
Terhitung hingga 7 Januari 2024, terdapat total 4.307 warga termasuk aktivis prodemokrasi dan warga sipil terbunuh, 25.785 ditangkap, dan 119 terancam pidana mati oleh militer junta dan kelompok pro-militer.
Lebih lanjut, isu krisis kemanusiaan di Myanmar berkaitan langsung dengan Indonesia atas dugaan keterlibatannya dalam pengadaan senjata dan amunisi dari PT.Pindad, PT.PAL, dan PT.Dirgantara Indonesia kepada militer junta. Kegiatan jual beli dan pengadaan senjata dan peralatan ini dilakukan melalui broker milik militer junta, True North Ltd.
Disanding dengan tingginya urgensi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara tersebut, berbagai aktor negara dalam kawasan dan internasional nampaknya stagnan dalam upaya membuahkan solusi yang komprehensif dan masif.
Konflik di Myanmar tersebut memerlukan gagasan alternatif sehingga penting bagi masyarakat Indonesia untuk membedah gagasan ketiga Capres terkait persoalan ini yang sayangnya dikesampingkan pada agenda debat yang telah berlangsung.