Dean menyampaikan masih ada 3,3 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem. Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur.
Dean pun menyadari ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah sebagai fenomena yang kompleks mengingat faktor geografis, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, dan peluang pekerjaan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan seksama agar program bantuan lebih tepat sasaran. Harus diingat cara pandang masyarakat khususnya di Indonesia timur tidak bisa disamakan dengan daerah lain, jadi cara pendekatan bantuannya pun berbeda,” ujarnya.
Baca Juga:Jurus Dean Herdesviana Sejahterakan Nelayan Pantura CirebonSatgas Percepatan Investasi Belum Maksimal, Investor Tidak Lirik Kabupaten Cirebon
Lebih lanjut, Dean mendorong adanya evaluasi dari Pemerintah terkait program bantuan khususnya bagi masyarakat di Indonesia timur. Menurutnya, diperlukan data yang akurat serta faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
“Dengan memiliki data yang andal, Pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan,” terangnya.
Sementara, Kabupaten Cirebon masih menghadapi permasalahan kemiskinan ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem berdasarkan data dari BPS, itu jumlahnya tidak kurang 81.890 jiwa atau kalau diprosentasekan ada kurang lebih 3,7 persen dari jumlah penduduk kita,” kata Dean.
Hal ini tegas Dean Desvi yang berperan sebagai Ibu Tyas di sinetron ‘Dari Jendela SMP’ menjadi pekerjaan rumah semua komponen untuk bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem tersebut.
Sedangkan, berdasarkan Instruksi Presiden tahun 2024, miskin ekstrem ini sudah harus diangka nol atau zero. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, mencatat angka penduduk miskin di daerah itu mengalami penurunan dari 12,77 persen pada 2022 menjadi 12,13 persen pada tahun 2023 berkat sejumlah program strategis yang diterapkan.
Perancangan program yang tepat sasaran dinilai penting menyusul langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menganggarkan Rp 500 triliun untuk perlindungan sosial yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dana itu sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan rendah.
Dean juga mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dalam program bantuan sosial yang tepat dan efektif. Dengan begitu, kata Puan, masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrem dapat menerima manfaatnya secara langsung.