Data Penting BAIS, INAFIS dan Kemenhub Bocor Dikabarkan Dijual di Wark Web Senilai Rp114,72 miliar

Data BAIS, Dijual di Dark Web. FOTO/X
Data BAIS, Dijual di Dark Web. FOTO/X
0 Komentar

“File yang Disusupi: 1. INAFIS Menghadapi Anggota (PNG) dengan email. 2. Anggota Sidik Jari INAFIS (WSQ) dengan email. 3.INAFIS SpringBoot Application (JAR) dengan properti konfigurasi database,” tulis FalconFeeds.io.

Tanggapan TNI

Menanggapi informasi kebocoran data itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan tim siber TNI akan mengecek peretasan terhadap situs Badan Intelijen Strategis. Web BAIS itu disebut diretas menyusul gangguan di  Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware.

“Terkait account twitter Falcon feed yang me-release bahwa data BAIS TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh tim siber TNI,” kata Nugraha, Selasa, 25 Juni 2024.

Baca Juga:Ibu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa HukumSurvey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan Ketiga

Ketika ditanya sampai kapan TNI akan mengevaluasi dugaan peretasan terhadap data BAIS, Nugraha tidak segera menjawab. Melalui keterangan terpisah, Kapuspen TNI pada Senin, 24 Juni 2024, mengatakan semua server TNI akan non-aktif sementara waktu. 

Sebelumnya, gangguan pada PDN terjadi sejak Kamis, 20 Juni 2024. Ratusan situs lembaga pemerintahan itu terkena virus ransomware dari LockBit 3.0, yang menyebabkan laman pemerintah tidak dapat diakses. Beberapa di antaranya adalah keimigrasian dan INAFIS Polri.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSN) Hinsa Siburian pun menyatakan jika Pusat Data Nasional sudah diretas. “Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware,” kata Hinsa seusai konferensi per di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 24 Juni 2024.

Respons Kemenhub

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan pihaknya telah menerima informasi kebocoran data pada 6 Juni 2024 lalu. Data yang diduga bocor adalah data lama yang sudah tidak update, sehingga diduga pelanggaran dimaksud terjadi di masa lalu.

“Dari pemeriksaan yang dilakukan Pusdatin Kemenhub, ditemui struktur dan konten data yang mengalami kebocoran berbeda dengan data yang terdapat dalam Database pada Data Center Kementerian Perhubungan,” kata Adita.

Ia menjelaskan, Kemenhub kini tengah melakukan proses forensik untuk mengetahui langkah mitigasi ke depan. “Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat keamanan digital dengan beberapa upaya,” tuturnya.

0 Komentar