Data Masih Bermasalah, Pejabat Eselon I di Bappenas Terima Bansos

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di acara  Peluncuran Kolaborasi Pema
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di acara  Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (20/6). (Dok. Bappenas)
0 Komentar

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai data penerima bantuan sosial di Indonesia saat ini masih bermasalah. Buktinya adalah Suharso mendapat informasi ada pejabat eselon I di Bappenas yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

“Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan,” kata Suharso dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (20/6/2024).

Suharso menceritakan si pejabat itu bahkan masih mendapatkan bansos hingga sekarang. Sebab, si pejabat itu kesulitan untuk mengeluarkan namanya dari daftar penerima. Suharso bercerita si pejabat itu akhirnya harus menyalurkan kembali bansos yang dia terima kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

“Dia berikan kepada yang lebih berhak,” kata Suharso.

Baca Juga:Ibu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa HukumSurvey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan Ketiga

Suharso mengatakan peristiwa tersebut membuktikan bahwa data mengenai kependudukan dan kemiskinan di Indonesia harus dibenahi. Karena itu, kata dia, pemerintah meluncurkan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Regsosek merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia. Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Adapun data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya, informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial.

Suharso berharap dengan adanya satu data di Regsosek ini pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan program pemerintah lainnya bisa lebih akurat. Dia mengatakan dengan data Regsosek ini pemerintah bisa lebih tahu mengenai kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan.

“Informasi yang dimiliki Regsosek ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi para penerima manfaat atau kelompok penerimaan manfaat,” kata dia.

“Contohnya data Regsosek dapat menganalisis kondisi rumah serta anggota rumah tangga sehingga kita bisa memastikan jenis jenis bantuan yang akan kita berikan kepada mereka,” kata dia. (*)

0 Komentar