Tentu, kalau bisa, Golkar akan diminta baik-baik. Termasuk tidak perlulah bikin syarat ketua umumnya minta jabatan cawapres.
Dijamin tetap menjadi menko kan juga tidak kalah bergengsi –toh kemungkinan besar tidak akan ada lagi kasus minyak goreng.
Yang penting tetap bisa melangsungkan tradisi Golkar: tetap berada dalam kekuasaan. Bagaimana kalau Golkar tidak mau?
Baca Juga:Gagas Juang Gerakan Relawan Ganjar Pranowo 2024Sidak Harga Minyak Goreng di Cirebon, TNI-Polri dan Forkominda Turun Pasar
Masih banyak jalan untuk bisa mau. Yang terburuk pun menjadi baik kalau misi yang harus diraih lebih besar: menyelamatkan negara –apa pun itu maknanya.
Jangankan ”hanya” mengintervensi Golkar. Di politik kenegaraan, membunuh 1.000 orang masih dianggap baik kalau itu untuk menghindarkan kesengsaraan 100 juta orang.
Anda tentu tidak setuju dengan itu. Juga saya. Tapi ajaran seperti itu ada. Dan sering terjadi. Di mana-mana.
Bagaimana cara ”menundukkan” Golkar? Bisa lewat intervensi. Dicoba dulu yang biasa-biasa saja. Kalau gagal barulah yang serius.
Intervensi terdalam tentu bisa lewat Munaslub. Alasan bisa dicari. Terlalu banyak tersedia. Munaslub? Bukankah itu sulit sekali?
“Siapa bilang sulit. Terlalu mudah. Itu peanut,” ujar seorang tokoh Golkar garis penjaga ruh. Ia punya kelompok grup penekan di Golkar.
“Di Golkar itu tidak ada lagi pemegang saham mayoritas,” katanya. “Dengan Rp 1 triliun selesai,” tambahnya.
Baca Juga:Berikan Ucapan Selamat kepada Anwar Usman-Idayati, Ini Alasan Puan Maharani Tak Bisa HadirSebelum dokter Faisal Ditemukan, Hilangnya Dikaitkan dengan Mistis, Berikut Kronologinya
Dulu memang ada yang disebut jalur A dan jalur B di Golkar. Jalur A adalah Mabes TNI. Jalur B adalah birokrasi. Pegawai Negeri.
Lebih tepatnya Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri. Dua-duanya di bawah Presiden Soeharto. Itulah yang dimaksud dengan pemegang saham mayoritas di Golkar.
Selebihnya adalah jalur G –Golkar murni. Di dalam jalur G itu ada juga pemegang saham mayoritasnya: Soksi dan Kosgoro –ormas pendiri Golkar.
“Semua itu sudah tidak ada. Kini sepenuhnya terserah ketua-ketua DPD di daerah. Murah kan?” katanya.
“Sedang di partai lain masih ada pemegang saham mayoritasnya. Anda sudah tahu,” kata tokoh itu.
Tapi, kepentingan negara yang mana yang bisa membuat Munaslub Golkar bisa dianggap halal?
Alasannya bisa panjang. Yakni kelangsungan NKRI. Kalau itu terlalu abstrak bisa diturunkan sedikit: demi kelangsungan pembangunan negara.