REGULATOR keuangan global dengan cermat meneliti penggunaan aset kripto selama perang di Ukraina. Ini dilakukan setelah kekhawatiran bahwa uang kripto dapat digunakan untuk menghindari sanksi Barat terhadap Rusia.
Sektor crypto senilai 1,8 triliun dolar AS (Rp 25,8 quadraliun) berada dalam posisi defensif di tengah peringatan dari AS dan anggota parlemen Eropa bahwa perusahaan aset digital tidak memenuhi kewajiban mereka. Sebelumnya perusahaan kripto telah diminta untuk mematuhi sanksi keuangan Barat yang dikenakan pada Rusia setelah invasi negara tersebut ke Ukraina.
Beberapa pertukaran uang kripto telah menolak panggilan untuk memutus semua pengguna dari Rusia, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa uang kripto dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari sanksi tersebut.
Baca Juga:KPK Periksa Romahurmuziy di Kasus Korupsi DAK TasikmalayaPengadilan Agama Jakarta Selatan Benarkan Nurhayati Effendi Digugat Cerai Menteri PPN Suharso Monoarfa
Ukraina juga telah mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar AS (Rp1,4 triliun) dalam mata uang kripto setelah memposting permohonan sumbangan di media sosial untuk kebutuhan militer dan kemanusiaan dalam bitcoin dan token digital lainnya.
“Kami di FSB sedang memantau situasi, dan situasi konflik relatif terhadap cryptos,” kata Patrick Armstrong, anggota sekretariat Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), dalam Konferensi City & Financial di London.
Menurut Armstrong, FSB, yang mengelompokkan regulator keuangan, bank sentral, dan pejabat kementerian keuangan dari ekonomi Kelompok G20, membagikan informasi yang diperolehnya di antara para anggotanya.
Uni Eropa pada 9 Maret telah mengeluarkan panduan untuk mengonfirmasi bahwa sanksi atas pinjaman dan kredit ke Rusia termasuk aset kripto, dalam upaya untuk menutup celah sanksi potensial.
John Glen, Menteri Jasa Keuangan Inggris, mengatakan pada konferensi yang sama bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Inggris untuk membawa aset kripto di bawah pembatasan anti pencucian uang dan pendanaan teroris akan mendukung penegakan hukum di aset kripto.
“Kami pikir langkah-langkah ini akan secara aktif mendukung tanggapan pemerintah terhadap invasi Rusia ke Ukraina,” kata Glen, seperti dikutip Reuters.
Akan tetapi David Raw, seorang pejabat kebijakan di Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, mengatakan 90% perusahaan crypto yang mencari persetujuan untuk kontrol anti pencucian uang, telah menarik aplikasi mereka atau ditolak karena mereka tidak dapat memenuhi standar.