KOMISI VI DPR RI meminta pemerintah untuk menambah kuota Solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran.
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengungkapkan, dengan adanya pelonggaran PPKM dan makin tingginya aktivitas masyarakat, kebutuhan akan solar subsidi semakin tinggi.
“Setelah tidak ada PPKM, dulu bis yang antre cuma dua atau tiga. Tapi kan sekarang kadang-kadang sampai seratus jejeran antreannya. Dan angkutan barang juga antreannya tinggi. Harapan kami ditingkatkan lagi kuota bio solar karena kebutuhannya sangat tinggi,” ujar Khilmi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Rabu 30 Maret.
Baca Juga:Ace Hardware Milik Kuncoro Wibowo Raup Penjualan Rp6,54 Triliun dan Laba Rp704,38 Miliar di 20212 Oknum Auditor BPK Jabar Terjaring OTT di Ruangan BPKD, Diduga Tindak Pemerasan
Ia juga meminta Pertamina untuk selalu memantau traffic penjualan dan kebutuhan solar di berbagai daerah, agar bisa menerapkan peraturan dan kuota yang jelas agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.
“Di POM bensin kan sudah ada sistem digitalisasi, itukan sudah terpantau semua, kita mobil biasa mau beli bio itukan tidak boleh. Kalaupun boleh kita harus menunjukan STNK dan dapatnya sedikit. Semua bisa dilihat yang berhak mendapatkan solar subsidi atau tidak,” jelas Khilmi.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengeluhkan perihal masih langkanya solar di SPBU. Menurut Andre, antrean solar di SPBU pada dapilnya seringkali sangat panjang dan mengular.
“Faktanya solar masih mengantre, yang perlu dicatat bagaimana Perpres 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan, Pertamina tentu tidak bisa kerja sendiri. Harus bekerja sama dengan aparat untuk melaksanakan Perpres ini. Karena faktanya kita masih melihat antrean di SPBU secara mengular,” jelas Andre.
Ia juga meminta agar ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan Pertamina terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.
“Mobil-mobil yang harganya lebih dari Rp500 juta jangan ngantri subsidi lagi, dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas, harus berani mengusulkan itu ke Menteri ESDM. Supaya betul-betul rakyat yang membutuhkan subdisi itu yang mendapatkannya. Karena antrean yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang untuk mendapatkan Solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas, dan mengganggu pergerakan ekonomi lain,” lanjut Andre.