Ada Rahasia Negara yang Tidak Bisa Dibuka, Ada Data yang Harus Dikecualikan?

Ada Rahasia Negara yang Tidak Bisa Dibuka, Ada Data yang Harus Dikecualikan?
0 Komentar

KETUA Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, bersyukur Prabowo tidak membuka data pertahanan Indonesia dalam debat. Ia menilai, Prabowo sudah bersikap kenegarawanan meski dicecar lawan debatnya. Ia menilai, pihak yang meminta Prabowo membuka data pertahanan secara terbuka adalah mereka yang tidak memahami risiko keterbukaan data pertahanan untuk kepentingan kedaulatan negara.

“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential, hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” kata Meutya yang juga bagian dari TKN Prabowo-Gibran dalam keterangan, Senin (8/1).

Meutya menilai, capres yang mendorong pembukaan data pertahanan tidak paham risiko pengelolaan data pertahanan, apalagi debat ditonton publik. Ia khawatir upaya membahas data pertahanan sama dengan membuka rahasia pertahanan negara. Ia sebut para capres sebaiknya menggunakan debat untuk kepentingan kedaulatan bangsa.

Baca Juga:Disebut Anies Punya Lahan 340 Hektar, Berikut Rincian Menurut LHKPN Luas Tanah Prabowo Periode 2003-2023Turun Tangan Menyelidiki, Inspektorat Audit Terkait Ambruknya Gapura Taman Pataraksa Sumber Cirebon

“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini,” kata politikus Partai Golkar ini.

Meutya juga mengajak publik untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin di masa depan karena kedaulatan negara dipertaruhkan.

“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu, kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, menyebut isi rapat Kementerian Pertahanan tidak perlu ditutup. Hal itu berdasarkan pengalaman dia di Komisi I sejak 2014.

“Soal rahasia pertahanan, saya itu di Komisi I sejak 2014, di Komisi I sebelum Pak Prabowo jadi menhan, saya tahu suasana rapat, kapan tertutup, kapan terbuka, kalau kita lihat kebanyakan suasana tertutup, tapi isinya sebetulnya enggak perlu tertutup-tertutup amat sebetulnya,” kata Sukamta dalam keterangannya, Senin (8/1).

Sukamta mencontohkan anggaran pertahanan yang dibahas bersifat gelondongan. Ia sebut anggaran Kementerian Pertahanan Rp18 triliun, Mabes TNI Rp10 triliun, anggaran matra sekian. Alhasil, total anggaran pertahanan mencapai Rp137 triliun.

“Jadi gelondongan banget itu bukan rahasia menurut saya, rakyat berhak tahu,” kata Sukamta yang juga Jubir Timnas AMIN.

0 Komentar