SIVITAS Akademika yang terdiri dari Guru Besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan sikap pada Pemilu 2024.
Dalam pernyataan sikap yang kemudian dikenal dengan “Seruan Ciputat” itu mengkritik penyelenggara pemilu, serta meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta aparat penegak hukum bersikap netral.
“Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres 2024, dan umumnya pengelolaan pemerintahan serta demokrasi yang beradab dan beretika, maka kami alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, menyatakan sikap,” kata Guru Besar Bidang Politik UIN Jakarta Saiful Mujani di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin, (5/2).
Baca Juga:Ketua DKPP Ungkap Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU Tidak Pengaruhi Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Pilpres 2024Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Etika Terima Pendaftaran Gibran Sebagai Cawapres, Hasyim Asy’ari Tidak Ingin Komentar
Terdapat lima sikap yang dibacakan Saiful Mujani. Pertama, mendesak penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurut Mujani, para penyelenggara pemilu harus berpegang pada prinsip independen, transparan, jujur dan adil. Selain itu, penyelenggara pemilu tidak boleh memihak pada paslon tertentu dan mampu menghadapi intervensi dari pihak mana pun.
“Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia,” ujarnya.
Kedua, Mujani mendesak agar Jokowi dan aparatur sipil negara (ASN) serta aparat penegak hukum bersikap netral pada Pemilu 2024. Baginya, Jokowi wajib netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan.
“Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu,” terangnya.
Ketiga, direktur lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga mendesak Jokowi agar mengelola pemerintahan secara tepat demi kepentingan bangsa, bukan demi kepentingan keluarganya sendiri dan kelompok lainnya.
Menurut Mujani, belakangan ini Jokowi seakan bertindak mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon. Baginya, hal itu bukan sikap seorang presiden sebagai negarawan.