SERUAN damai dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo XIV, memicu respons keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alih-alih menyambut ajakan untuk menghentikan perang di Timur Tengah, Trump justru melontarkan kritik terbuka kepada Paus Leo.
Sebelumnya, Paus Leo menyerukan penghentian kekerasan dalam misa di Basilika Santo Petrus. Dalam pesannya, ia mengecam praktik kekuasaan yang mendorong perang dan mengingatkan para pemimpin dunia agar segera mengakhiri konflik.
“Cukup dengan penyembahan diri dan uang. Cukup dengan pamer kekuasaan. Cukup dengan perang,” ujar Paus Leo.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Namun, seruan tersebut ditanggapi sinis oleh Trump. Saat berbicara di Maryland pada Minggu (12/4) waktu setempat, Trump mengaku tidak menyukai Paus Leo dan menilai pemimpin Vatikan itu terlalu liberal.
“Saya bukan penggemar Paus Leo. Dia sangat liberal dan tidak percaya dalam menghentikan kejahatan,” kata Trump.
Trump juga menyinggung sikap Paus terkait isu Iran, khususnya soal program nuklir negara tersebut. Ia menuding Paus seolah memberi ruang bagi Teheran untuk memiliki senjata nuklir.
“Saya tidak ingin seorang paus yang menganggap Iran boleh punya senjata nuklir,” ujarnya.
Ketegangan ini dinilai mencerminkan jurang perbedaan antara pendekatan moral Vatikan dan kebijakan keras pemerintahan Trump dalam menangani konflik global, terutama yang berkaitan dengan Iran.
Paus Leo berulang kali menekankan pentingnya dialog dan diplomasi serta menolak penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mengkritik retorika perang yang dinilainya tidak bisa diterima. Paus bahkan menyerukan agar seluruh pihak kembali ke meja perundingan demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
Di sisi lain, Trump tetap mempertahankan garis kerasnya. Ia menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan membuka kemungkinan langkah militer bila dianggap perlu